Mereka bertemu untuk membahas dan memberi masukan kepada presiden mengenai masalah KPK dan Polri yang belum menunjukkan solusi pemecahan.
Hadir dalam acara itu diantaranya Rektor UGM, Prof Ir Dwikorita Karnawati, Wakil Rektor Dr Paripurna, anggota tim 9 Prof Dr Hikmahanto Juwana, mantan Ketua PP Muhammadiyah, Prof Dr Syafi'i Ma'arif, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Prof Dr Edy Suandi Hamid, wakil Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Dr Widodo, guru besar Fisipol UGM Prof Dr Muchtar Mas'ud, Prof Dr Purwo Santosa, Prof Dr Susetyawan, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Dr Zainal Arifin Muchtar, Dr Robert Setya (UKDW), Dr Rimawan Pradiptyo dari Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Indonesia (Gemati) dan perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM dan lain-lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah diskusi selesai, peserta kemudian turun dan membacakan pernyataan sikapnya di depan Balairung UGM. Pernyataan sikap dibacakan langsung oleh guru besar Fisipol Prof Dr Muchtar Mas'ud. Satu persatu mulai dari Rektor UGM, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Prof Dr Edy Suandi Hamid, wakil Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Dr Widodo.
"Kita dari kampus akan terus menyuarakan dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan situasi yang terjadi di negara ini," kata Dwikorita mengawali pidatonya.
Menurut dia kondisi Indonesia saat ini seperti dalam penanganan bencana, yakni mulai dari waspada, siaga hingga awas. Dengan demikian, pihaknya akan terus untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi di setiap level terhadap situasi saat ini.
"Setiap minggu, kita intensif untuk memberikan rekomendasi dan respon terhadap situasi saat ini. Mudah-mudah di level siaga ini bisa menurun menjadi waspada sehingga gerakan akan dari akademisi ini juga menurun. Kalau awas kami akan terus meningkatkan kegiatan ini," tegas dia.
Hal senada juga diungkapkan oleh Prof Dr Edy Suamdi Hamid. Menurutnya perguruan tinggi harus ikut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. "Kami mengajak semua elemen-elemen untuk terlibat menyelesaikan persoalan bangsa ini. Kita tidak boleh berhenti," katanya.
Sementara itu, Prof Dr Widodo wakil Forum Rektor Indonesia (FRI) mengungkapkan perguruan tinggi harus peduli untuk bersama-sama masyarakat kampus yang berjumlah 320 Perguruan tinggi ini harus ikut mengawal demokrasi agar tidak alami kemunduran.
(bgs/try)