4 Strategi Presiden Jokowi Hadapi Kisruh Polri Vs KPK

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapkan pada sengkarut konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI menjelang 100 hari kepemimpinannya. Sebagai Kepala Negara, Jokowi dituntut bersikap tegas dan berpihak pada pemberantasan korupsi.

Pengamat politik dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah mengatakan ada 4 strategi yang sudah dilakukan Jokowi dalam menghadapai konflik Polri vs KPK ini.

Pertama adalah mengulur waktu dengan menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang berstatus tersangka sebagai Kapolri meski sudah disetujui DPR.

“Mereka melempar bola panas ke Jokowi, dilema dihadapi Jokowi antara harus ikut ambil keputusan DPR dan menghadapi resistensi masyarakat. Dia akhirnya tunda pelantikan, sebagai exit strategy sementara,” kata Gun Gun di kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015) .

Kedua, strategi prakondisi untuk menetralkan beragam pandangan di ruang publik khususnya di media massa. Pada tahap ini, Jokowi memilih 9 orang tokoh menjadi Tim Independen untuk mengalihkan fokus publik yang sebelumnya semata-mata diarahkan kepada dia.

“Sehingga akhirnya Jokowi berasa ditamengi tim 9. Ini menyebabkan opini tersebar, tidak hanya fokus pada Jokowi. Meskipun akhirnya rekomendasi tim 9 juga jadi polemik tersendiri,” jelasnya.

Kemudian, strategi ketiga, yakni pemanfaatan media massa. Menurut Gun Gun, sejak kasus ini bergulir banyak media mainstream yang dilibatkan dan diundang ke istana. Seperti diketahui, selain media yang punya pos liputan tetap di istana, beberapa waktu lalu, Jokowi melakukan liputan khusus bersama media internasional yang menemaninya blusukan sejak pagi hingga petang.

“Ini tentunya bisa memasok sudut pandang istana ke publik. Dan ini jadi ruang yang menambah bobot politik di masyarakat menjadi lebih terkanalisasi. Sehingga Jokowi punya kesempatan untuk berdialektika tanpa banyak distorsi,” tuturnya.

Strategi keempat, yakni zona possible agreement. Menurut Gun Gun, jurus ini biasanya dilakukan saat di bawah tekanan politik luar biasa. Hal ini ditunjukkan Jokowi dengan menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Presiden Habibie, serta Kompolnas pada Kamis (29/1) lalu.

Meski ada tiga pertemuan dalam satu hari, fokus panggung utama adalah dengan Prabowo.

“Pernyataan Prabowo yang bilang akan dukung pemerintahan menjadi fokus media. Ini yang diinginkan. Jokowi memanfaatkan panggung ini untuk memberikan pesan kepada elit parpol yang ada di sekitar istana yang memberi tekanan ke Jokowi,” ujarnya.

Namun, Gun Gun menambahkan, strategi Jokowi tersebut hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Gejolak dan desakan publik akan lebih menguat jika sang Kepala Negara tidak bertindak cepat untuk mencari solusi tentang kasus BG yang menjadi hilir polemik cicak vs buaya.



(ros/erd)