Pemerintah Buka Peluang Dialog Lanjutan dengan GAM

Jakarta - Pemerintah RI tetap membuka peluang untuk digelarnya perundingan lanjutan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun, perundingan tersebut harus memberikan gambaran jelas tentang penyelesaian konflik bersenjata yang berkepanjangan. "Karenanya agenda dan substansi pembicaraan harus disepakati bersama terlebih dahulu. Kalau itu nggak ada kan nggak jelas, kita mau bicara apa," ujar Menko Polhukam Widodo AS di Istana Merdeka, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (31/1/2005). Namun, Widodo belum menyebut kapan perundingan lanjutan akan digelar. Penyebab tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan di Finlandia, kata Widodo, karena masih ada perbedaan konsep penyelesaian, seperti penghentian konflik secara keseluruhan dalam kerangka otonomi khusus (otsus) NAD. Dikatakan Widodo, pemerintah menginginkan terminasi konflik secara total. Pengalaman saat Jeda Kemanusiaan I dan II serta Coha membuktikan momen itu tidak dimanfaatkan sebagai penyelesaian namun justru menimbulkan konflik. Ia menambahkan, pemerintah akan tetap menjalankan 5 operasi terpadu di NAD, termasuk operasi penegakan keamanan demi menjamin keselamatan dan keamanan warga negara asing yang bekerja pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. "Operasi pemulihan keamanan yang dijalankan bersifat defensif dan protektif. Fokusnya adalah penanggulangan akibat bencana," katanya. (rif/)