Ide Ahok: Tol Dijadikan ERP, Kurangi Macet Dalam Tol

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat mewacanakan mobil pribadi untuk bisa masuk jalur TransJ. Banyak pro dan kontra dari ide tersebut, namun Ahok tetap melontarkan ide-ide yang tak jarang dianggap 'nyeleneh' untuk kurangi kemacetan Jakarta.

"Yang ada kalau mau nyeleneh, tol Jakarta kita mau beli jadi ERP (electronic road pricing) biar duitnya pung, pung, pung, pung, pung, masuk. Nggak usah bayar Direksi, nggak usah bayar pajak. Kalau ada duit gue beli semua tol di Jakarta tol dalam Kota. Pokoknya semua tol ini nggak ada lagi cerita tol. Semua ERP," ucap Ahok di Putri Duyung Resort & Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (31/1/2015).

Dia menyatakan hal tersebut usai menghadiri acara Bank DKI yang dihadiri oleh komisioner OJK. Ditambahkan oleh dia bahwa ERP mempermudah Pemda untuk mengendalikan harga jalur lalu lintas tanpa persetujuan direksi.

"Kalau lagi banyak (tolnya penuh) naikkan harganya. Nggak usah minta Menteri lagi naikin tarif. Naikin sendiri. Ini sama persoalannya kayak ERP. Kenapa saya kesal? Sekarang udah denda sejuta nih kalau masuk jalur busway. Betul nggak? Denda sejutakan? Yang ketangkap. Yang nggak ketangkap berapa ribu yang masuk?" tutur Ahok.

Terbersit dalam benak dia untuk sekalian membuat jalur TransJakarta dapat dilewati jika membayarkan sejumlah uang sehingga penerobos jalur itu tak lagi sembunyi-sembunyi ketika menerobos.

"Nah kalau ditutup pakai pintu, kamu nggak bisa masuk nih. Kalau kamu protes mau masuk, sejuta. Kalau sejuta masih penuh gimana? Masih bikin macet jalur buswaynya? 2 juta Rupiah. Jadi nggak mungkin. 2 juta Rupiah macet, 3 juta Rupiah. Kalau mau masuk, masuk deh Lo. Kalau masih macet, 4 juta Rupiah. Masuk saja jalur itu," sebut pria asal Belitung Timur ini.

Tentu penerimaan non pajak DKI Jakarta akan melesat jauh. Jika ide ini benar-benar terealisasi maka akan dialokasikan untuk transportasi publik.

"Duitnya untuk naik bus tingkat gratis. Jadi semua jalur kita ukur berapa kecepatannya. Sama kayak ERP, 25 ribu Rupiah nih. Kalau ruas itu lebih dari 1500 kendaraan per jam, kita naikan 30 ribu Rupiah. Jadi duit ini tuh buat batasin jumlah mobil. Kita nggak usah berdebat mobil. Sama kayak parkir meter nih, kalau parkirnya kepenuhan, Rp 2.000 sejam kepenuhan, Kita bikin Rp 3.000. Makanya kita mau dorong swasta bangun parkir, boleh," pungkas Ahok.

(bpn/aan)