Dalam survei yang dilakukan Populi Center, penurunan BBM subsidi menjadi kebijakan paling populer dengan 93,8 %. Setelah itu, ada swasembada pangan (73,3%) dan penenggelaman kapal (72,8%). Ada pun kebijakan dengan popularitas paling rendah terkait kenaikan BBM subsidi (16,8%), perubahan kurikulum (50,4%), serta poros maritim dunia (53,8%).
"Temuan penting lain kalau pemerintahan Jokowi memprioritaskan pembenahan isu penting seperti kemiskinan 31,1%, pemberantasan korupsi 27,4% dan pengangguran 19,3%, pendidikan 7,7%," kata Peneliti Utama Populi Center Nico Harjanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/1/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun terkait evaluasi dan persepsi terhadap lembaga negara, DPR/DPRD ada di posisi pertama sebagai lembaga terkorup dengan 39,7%. Selanjutnya, Polri (14,2%), Partai Politik (12,5%), dan birokrasi pemerintahan (7,6%).
Dalam pertanyaan berbeda, dinyatakan pula kalau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR masih rendah. Dari hasil survei, ada 58% masyarakat menyebut DPR tidak dapat dipercaya. Soal Pilkada, 81% masyarakat memilih Pilkada secara langsung.
Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka di seluruh 34 provinsi mulai 16 - 22 Januari 2015 dengan 1200 responden yang dipilih secara metode acak bertingkat (multistage random sampling). Sementara, margin error Β± 2,98% dengan tingkat kepercayaan 95 %.
(hat/bpn)