Mendiknas Raker dengan DPR Bahas Ujian Nasional

Jakarta - Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) memastikan akan tetap melanjutkan program Ujian Nasional (UN) -- nama baru Ujian Akhir Nasional (UAN). Mendiknas secara khusus akan menjelaskan kepada DPR yang tidak setuju pada pelaksanaan UN.Penjelasan Mendiknas terungkap dalam rapat kerjanya dengan Komisi X DPR di Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2005) yang dimulai pukul 09.30 WIB. UAN alias UN selama ini menuai kritik karena penyelenggarananya sentralistik alias dari pusat.Pada Minggu kemarin (30/1) Depdiknas secara mendadak mengundang pers untuk mengumumkan nilai penting UN. Depdiknas menyampaikan enam hasil studi UAN oleh Depdiknas maupun lembaga-lembaga yang disponsori Depdiknas. Semua hasil studi mengapresiasi positif dan menyimpulkan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan ujian akhir secara nasional.Pada 25 Januari silam, Komisi X DPR yang membidangi pendidikan menyatakan penolakannya pada UN yang bakal diselenggarakan pemerintah pada Juni dan Oktober 2005. DPR juga akan melakukan audit terhadap alokasi anggaran yang digunakan bagi penyelenggaraan UAN tersebut."Kalau Depdiknas tetap ngotot menyelenggarakan ujian nasional, maka pemerintah telah melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)," kata anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Masduki Baedlowi. (nrl/)