JK Jelaskan ke Australia Soal Keharusan Eksekusi Mati Gembong Narkoba

Jakarta - Indonesia akan melakukan eksekusi mati tahap kedua para gembong narkoba. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan eksekusi mati akan terus dilakukan meski ada yang tak setuju.

"Otomatis jalan terus selama grasinya ditolak Presiden, keputusan mahkamah jalan," ujar JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).

Salah satu pihak yang keberatan adalah Australia. Perdana Menteri Australia Tony Abbott bahkan menyampaikan keberatannya kepada Presiden Jokowi, dia meminta agar WN Australia yang grasinya sudah ditolak Presiden tidak dieksekusi.

Terkait hal ini, JK mengaku telah bertemu dengan pihak Australia dan menjelaskan situasi hukum di Indonesia. "Dikatakan Dubes pulang, kan tidak ada yang pulang," kata JK.

"Dia paham hukum kita kok, itu hukuman mati kan ada dimana mana," tambahnya.

Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan eksekusi pada Minggu (18/1) dini hari lalu meupakan gelombang pertama dan bukan yang terakhir, masih ada pelaksanaan eksekusi gelombang selanjutnya. Hanya saja masih ada evaluasi terhadap eksekusi tahap pertama sebelum beranjak ke eksekusi tahap selanjutnya.

‎"Banyak media asing yang menanyakan juga. Saya sampaikan bahwa saat ini masih dilakukan evaluasi tahap pertama. Saya perkiraan selesai di akhir bulan ini sebelum lanjut ke persiapan tahap kedua," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (27/1/2015).

‎Tony menyebutkan persiapan di tahap kedua nanti juga akan disampaikan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo seperti pada saat persiapan di tahap pertama. Hanya saja Tony belum menyebutkan siapa saja yang akan dieksekusi di tahap selanjutnya.

Sejumlah nama yang santer disebut akan dieksekusi mati yaitu duo anggota Bali Nine‎ yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

(fiq/slm)