Jika Komjen Budi Tak Dilantik, Masihkah PDIP Dukung Pemerintahan Jokowi?

Jakarta - PDIP berkukuh mendesak Presiden Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan yang menyandang status tersangka dugaan suap jadi Kapolri. Jika Jokowi tak menuruti desakan itu, apakah PDIP tetap mendukung pemerintah?

"PDIP mendukung pemerintahan sampai ada perubahan lewat Rakernas lagi atau forum yang lebih tinggi, yakni Kongres," kata Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto saat dihubungi, Jumat (30/1/2015).

Bambang menjelaskan, melalui Rakernas IV pada September 2014 lalu, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah memutuskan partai berlambang banteng moncong putih itu akan mendukung pemerintahan Jokowi. Keputusan itu bisa saja berubah, namun prosedur normalnya harus lewat Rakernas, atau Kongres PDIP.

Ada juga mekanisme lain untuk mengubah keputusan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi di luar Rakernas dan Kongres. Bambang mengatakan, sesuai Pasal 24 Anggaran Dasar PDIP, Ketum PDIP punya kewenangan mengambil kebijakan bila ada hal-hal yang dirasa penting, yakni mengganggu kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945.‎

"‎Ini persoalannya bukan hanya terletak pada Pak Budi Gunawan saja, tapi ketatanegaraan yang tidak diperhatikan para elite," kata Bambang.‎

Bila Jokowi membatalkan pelantikan Budi, apakah Kongres PDIP yang akan digelar Maret nanti akan mengakhiri dukungan kepada Jokowi?‎

"Saya belum tahu," jawab Bambang.

(dnu/tor)