KMP Merapat ke Jokowi, PDIP Tetap Dorong Komjen BG Dilantik

Jakarta - Setelah Ketum Gerindra Prabowo Subianto, tokoh-tokoh Koalisi Merah Putih (KMP) disebut juga akan bertemu dengan Presiden Jokowi. Apa kata PDIP soal rencana pertemuan ini?
‎
"Kalau terlalu banyak mendengarkan orang, bisa pusing sendiri. Jokowi harus firm. Kalau Pak BG sudah memenuhi konstitusi, maka lantik!" kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto saat dihubungi, Jumat (30/1/2015).

Bambang mengatakan memang boleh saja Jokowi bertemu dan mendengar pendapat dari Prabowo, KMP, Wantimpres, Tim Independen, atau juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tapi sebagai kepala negara‎ dan kepala pemerintahan, Jokowi harus taat hukum.

‎"Beliau ini pasti paham kewenangan beliau sebagai Presiden. Kalau KMP mau ketemu, saya kira monggo saja ikuti protokol kepresidenan," ujar pria yang juga Ketua DPP PDIP ini.

Bambang menganalogikan kisah pasangan bapak dan anak yang membawa keledai. Pertama, si anak dibawa sang bapak dengan menunggangkannya di atas keledai, sementara si bapak berjalan kaki. Namun karena komentar orang yang menilai si anak tak hormat kepada orang tua, maka keledai itupun ditunggangi berdua. Akhirnya, karena orang berkomentar bahwa bapak-anak ini tak punya rasa kasihan kepada binatang, bapak-anak ini lantas menggendong keledai itu. Artinya, Jokowi tak perlu menghiraukan komentar-komentar orang dalam membuat keputusan.‎
‎
"Presiden punya kewenangan meski usulan dan saran bisa saja disampaikan dari pihak manapun. Jangan-jangan sama Prabowo kemarin ngobrol kuda, kan kita nggak tahu," tutur Bambang.‎

‎Menurut PDIP, mekanisme pencalonan Budi Gunawan sudah sesuai Undang-undang. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun tak ada Undang-undang yang melarang seorang tersangka menjadi Kapolri.

"‎Perkara kalau nanti setelah jadi Kapolri kemudian dipanggil KPK sebagai tersangka, ya sah-sah saja," kata Bambang.

(tor/van)