"Selama ini pemerintah melakukan penolakan grasi pengedar narkoba dan saya dukung," kata Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).
Said Aqil mengatakan pihaknya mendukung semua kebijakan pemerintah berdasarkan konstitusi yang pro terhadap rakyat. Jika ada yang kurang pas, PBNU siap memberikan masukan terhadap pemerintah. NU juga menginginkan Indonesia sebagai negara terdepan yang menolak propaganda ISIS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perkembangan Islam di timur tengah tidak lagi dapat diharapkan, Indonesia diminta memberikan contoh Islam yang berbudaya dan berperadaban," terangnya.
Sementara saat disinggung soal polemik KPK dan Polri, Said Aqil enggan menjawabnya. Semua keputusan diserahkan kepada Presiden Jokowi.
"Bukan urusan saya. Pandangan saya semua institusi baik Polri dan KPK bersatu kembali, bukan disadarkan kepentingan kelompok dan perorangan, termasuk Golkar bisa bersatu, dan PPP," jelasnya.
(fiq/slm)