"Masalah penolakan pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia dan pemerintah di Gresik, Jawa Timur. Seluruh masyarakat dan elemen Papua menolak rencana itu," ujar Lukas di Istana Negara, Kamis (29/1/2015).
Lukas mengatakan, Papua tidak akan maju jika semua industri berada di luar Papua. Rakyat Papua akan terus hidup dalam kemiskinan dan kebodohan.
"Papua bagian dari NKRI. Saya didampingi oleh para bupati pemilik tanah, pemilk wilayah, pemilik tambang sepakat menolak," imbuhnya.
Lukas menjelaskan mengenai masalah lahan, merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah. Sementara untuk masalah listrik, menjadi tanggung jawab PT Freeport.
"Soal listrik itu tanggung jawab utama Freeport, kita punya potensi air namanya Romuka itu 600 mega watt potensi air kita. Tugas pemerintah sudah dilakukan membuat jalan sampai ke lokasi air terjun terbesar di Papua. Kalau Freeport tidak mau, kami tolak. Kalau tidak mau bangun smelter di Papua, keluar saja dari Papua," tegasnya.
Sementara itu Seskab Andi Widjajanto yang mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu mengatakan, masalah smelter nantinya akan dibahas antara Kementerian ESDM dan PT Freeport.
"Pak JK kayaknya sudah berikan 3 arahan besar soal itu terkait dengan dana bagi hasil, pembangunan industri hulu hilir di sana terutama smelter. Smelter diharapkan dibangun di Papua, tapi sedang dihitung bagaimana kesiapan infrastruktur Papua untuk mendukung itu," tuturnya.
(mpr/bar)
