Jokowi Diminta Berani Ganti Menteri yang Tak Optimal Bekerja

Jakarta - Pada 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, banyak kritik mulai diarahkan kepada kepala negara. Kondisi saat ini dianggap karut marut, sehingga Jokowi didesak berani merombak kabinet kerjanya.

"Karakter Jokowi tidak sejalan dengan yang dilakukan menteri-menterinya. Menterinya jalan sendiri. Jawabannya Jokowi harus berani me-reshuffle kabinetnya," kata Direktur Executive Energy Watch Ferdinan Hutahaean.

Hal ini disampaikannya dalam acara “Dialog 100 Hari Jokowi-JK” yang digelar oleh Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2015).

Dia menilai menteri yang dipilih untuk mengisi Kabinet Kerja sekarang kebanyakan adalah titipan tangan politik yang ingin merecoki Jokowi. Karena itu, dia pesimistis para menteri tersebut mampu bekerja dengan satu komando dari Jokowi.

"Kalau menteri yang sekarang dipertahankan untuk mengemban visi yang dituangkan dalam Nawacita kemarin, ini sama saja akan jadi omong kosong," tuturnya.

Mantan Direktur Bara JP saat era Pilpres ini menyoroti masalah di bidang energy. Menurutnya Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini M Soemarno patut diganti lantaran tak bisa diandalkan untuk membawa konsep energy Indonesia.

Dia mencontohkan soal masalah MoU PT Freeport Indonesia yang diduga ada kongkalikong dengan pemerintah. Ferdinan menuding Said melanggar amanah UU Minerba nomor 4 tahun 2009 lantaran berperan dalam perpanjangan MoU dengan Freeport dan mengizinkan perusahaan itu mengekspor bahan mentah.

Rencana Freeport untuk membangun smelter di Gresik, Jawa Timu juga dianggapnya tak masuk akal. Menurutnya itu adalah wacana yang menipu dan omongkosong.

"Menteri Sudirman Said sama sekali enggak punya konsep kebijakan energy ini akan dibawa ke mana. semua yang ada masih reaktif sifatnya. Saya sangat setuju, mudah-mudahan pak Jokowi me-reshuffle Menteri ESD dan Menteri BUMN," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh pengamat dari AEPI Salamuddin Daeng. Menurutnya instruksi dari Jokowi tak pernah sampai kepada kabinetnya. Karena itu dalam 100 hari ini, kinerja yang diharapkan tak optimal lantaran kabinetnya, terutama di bidang energy, tak punya gambaran tentang arah kebijakan migas dunia.

"Kabinetnya sama sekali enggak bisa forecast ke depan, enggak paham geopolitik nasional dan enggak paham tentang kebijakan migas. Kesalahan yang sangat fatal yakni waktu membisiki Jokowi supaya menaikkan BBM sementara harga BBM dunia sedang turun. Kita tuntut Jokowi berani bubarkan koalisi dan kabinetnya,” kata dia.

(ros/fdn)