2 Anggota DPR Jadi Tersangka Korupsi, Mahkamah Kehormatan Tak Berdaya

Jakarta - Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) belum bisa menangani dua anggota DPR yang menjadi tersangka korupsi, yakni Usman Jafar dan Zulfadhli. Ini karena Peraturan DPR tentang Kode Etik dan Tata Beracara MKD belum disahkan DPR.

"Kita belum ada aturan tata beracara-nya. Kode etiknya juga belum disahkan. Belum ada aturan legal," kata Ketua MKD Surahman Hidayat saat dihubungi, Rabu (28/1/2015).

Surahman yang juga politisi PKS ini menyatakan, bila nanti peraturan sudah disahkan maka MKD bisa segera bekerja menangani kasus itu. ‎‎
‎‎
"‎Kalau tersangka, itu kan masih perlu verifikasi. Sebab anggota DPR ini kan politisi, sangat rentan untuk dipolitisasi, ‎
Surahman menjelaskan, sesuai UU MD3," katanya.

MKD bisa melibatkan panel etik yang juga berisi orang-orang independen untuk menangani ‎kasus pelanggaran etik berat. Surahman mencontohkan pelanggaran etik berat itu seperti korupsi.

"‎Kalau itu untuk pelanggaran berat yang konsekuensinya pemecatan, misalnya korupsi, atau dia melakukan tindak pidana berat, tertangkap tangan. Itu harus dipastikan dengan verifikasi awal," ‎kata Surahman.
‎
Lagipula, MKD juga belum menerima surat panggilan untuk Usman dan Zulfadhli yang dilayangkan Polda Kalimantan Barat untuk MKD di DPR. ‎
‎
‎Dua anggota DPR yang jadi tersangka adalah anggota Komisi X dari Fraksi Golkar Zulfadhli dan anggota Komisi V dari Fraksi PPP Usman Jafar. Keduanya jadi tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial APBD Kalbar tahun anggaran 2006-2008.

(dnu/van)