Menko Puan: Tak Ada Target 100 atau 1.000 Hari, yang Pasti Tiap Hari Kerja

Jakarta -

Pemerintahan Jokowi-JK sudah berjalan lebih dari 100 hari. Lantas, bagaimana kinerja pemerintah selama 100 hari lebih ini menurut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani?

"Tidak ada target 100 atau 1000 hari yang pasti setiap hari kita kerja, saling bahu-membahu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota supaya program prioritas bisa berjalan dengan baik dan benar, bertahap, berkesinambungan, dan berkelanjutan," tutur Menko Puan ditemui di SMPN 1 Cisarua, Cisarua, Bandung Barat, Rabu (28/1/2015).

Untuk target yang akan dicapai, dikatakan Menko Puan yakni bagaimana nantinya rakyat Indonesia di manapun berada bisa merasakan kesejahteraan, sehat jasmani serta rohani dan negara bisa hadir bersama mereka.

"Program yang sudah terealisasikan dari 100 hari kerja yaitu berusaha kementerian terkait yang ada di PMK, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan olaharaga mulai membangun jaringannya masing-masing di tiap wilayah bersama pemerintah daerah untuk bisa memulai prgram yang kami andalkan," lanjut putri Megawati ini.

Beberapa program andalan yang dimaksud, di antaranya bagaimana memperbaiki pelayanan kesehatan, memperbaiki sekolah-sekolah, juga bagaimana membangun suasana aman, nyaman, dan produktif bagi perangkat instansi terkait yang akan dibangun secara perlahan tetapi pasti. Lalu, bagaimana evaluasi program kerja yang saat ini sedang berlangsung?

"Dari mana mau kita evaluasi, kita baru mau mulai, 3 bulan ini waktu yang sangat singkat. Jadi nggak mungkin saya katakan kita sudah lakukan ini, itu, baru kita evaluasi. Kita baru memulai program-program yang sesuai nawacita Presiden Jokowi dan Pak JK untuk kita lakukan di Indonesia," kata Menko Puan.

Terkait pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang baru berjalan dua bulan, Menko Puan menuturkan kelanjutannya masih dalam pembahasan DPR dan jika pembahasan tersebut selesai pada Februari ini, maka pembahasan kelanjutan program ini akan dilakukan mulai bulan Maret di mana anggarannya sudah mulai keluar.

"Karena apapun yang akan dilakukan itu sekarang kan harus berkoordinasi atau sedang dalam masa bahasan DPR. Jadi semua yang akan dilakukan harus lewat mekanisme aturan dan tidak menyalahi. Evaluasi terkait KIS iya, tapi mana yang diubah harus dicermati bersama kementerian. Belum jelas apa yang akan diubah,"pungkasnya.

(rdn/slm)