Ketua PBNU: Jokowi Harus Tegas, Kalau Berkepanjangan Sungguh Memalukan

Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama‎ (PBNU) Said Aqil Siradj menyayangkan kisruh KPK dan Polri. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil langkah tegas. Jika tidak, maka persoalan tersebut akan mencoreng nama Indonesia di tingkat internasional.

"Presiden itu punya hak,dia harus tegas dong. Dia punya hak untuk menyelesaikan konflik ini," kata Said Aqil kepada wartawan usai mengadakan silaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, di kantor PBNU, jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015).

"Kalau berkepanjangan seperti ini akan sangat memalukan. Apa kata internasional dong kalau penegak hukum kita konflik, jangankan menegakkan keadilan, mendamaikan sesama institusi penegak hukum saja seperti ini," tambahnya.

Said juga menyayangkan kedua institusi penegak hukum yang "bertikai" secara terbuka. Menurutnya konflik dan perbedaan boleh boleh saja, tapi jangan disampaikan secara terbuka.

Lebih lanjut, Said berpendapat, Jokowi sepatutnya mengambil langkah yang tegas untuk menengahi kedua belah pihak. Penyelesaikan konflik cicak vs buaya ada ditangan Jokowi. Namun saat ditanya apakah penyelesaiannya dengan menarik pelantikan Konjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, Said tak menjawab secara tegas

"Bukan berarti intervensi hukum tapi menjadi penengah. Saya tidak sampai di situ (menarik pelantikan BG) saya tidak sampai ke pelantikannya. Tapi yang jelas kita harapkan dua-duanya antara Polri dan KPK mari kita menjunjung tinggi objektivitas dan netralitas," tutur pria berkacamata itu.



(ros/erd)