โRp 73,083 triliun bukanlah angka kecil, bahkan ini APBD terbesar di seluruh Indonesia, untuk itu Pemprov mesti lebih tertib anggaran," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwacaksana dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2015).
Menurutnya tertib anggaran bisa membuat pejabat berjalan di koridor yang benar tanpa tersangkut masalah hukum. Namun hal itu justru jangan membuat para pejabat jadi takut mengerjakan program-program yang telah ditetapkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab dipanggil Sani ini mengingatkan bahwa tahun lalu, dana APBD yang terserap hanya 71% dari total anggaran Rp 72,9 triliun. Rendahnya angka penyerapan anggaran pada APBD 2014 di Jakarta menunjukkan tidak sinkronnya antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.
โBelajar dari 2014, kami berharap penyerapan anggaran tahun 2015 lebih baik, dengan tetap memerhatikan kehati-hatian agar tidak menyalahi prosedur penggunaan anggaran,โ ujar Sani.
Ia mengingatkan, bila APBD terserap optimal, maka dipastikan kue pembangunan di DKI akan lebih dirasakan warga Jakarta dan ibukota sedikit demi sedikit menjadi lebih nyaman untuk dihuni.
Seperti diketahui, rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, kemarin mengesahkan Perda tentang APBD 2015. Dalam APBD 2015, Dewan memberi perhatian untuk kebijakan yang menyangkut masyarakat luas seperti peningkatan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk sekolah swasta, penyediaan angkutan publik yang lebih layak, program penanganan banjir dan penyediaan rumah susun sederhana bagi warga.
(slm/nrl)