Soal Komjen Budi Gunawan, Siapa yang Akan Didengar Presiden Jokowi?

Jakarta - Konflik antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi mewarnai usia 100 hari Presiden Joko Widodo. Perseteruan bermula saat Presiden mengajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI.

Pencalonan Komjen Budi memantik kontroversi. Nama perwira tinggi yang kini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu sering dikaitkan dengan kasus rekening gendut.

Pro-kontra kian memanas saat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Pegiat antikorupsi meminta Presiden membatalkan pengajuan Komjen Budi sebagai calon Kapolri.

Di barisan yang mendesak Komjen Budi Gunawan mundur dari pencalonan antara lain ada mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Oegroseno mengkritik cara Presiden mengajukan calon Kapolri tanpa melalui Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri. Setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, kritik Oegro kian keras. Dia meminta Kepala Lembaga Pendidikan Polri yang pernah menjadi ajudan Megawati itu mundur dari bursa calon pemegang tongkat komando Tri Brata 1 (TB 1).

Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana juga mendesak Komjen Budi Gunawan mundur sebagai calon Kapolri. "Saya percaya sebagai pemegang korps Bhayangkara, jika berkenan Komjen Budi Gunawan mengundurkan diri. Itu menjadi sikap yang elegan," kata Erry.

Denny Indrayana tak kalah galak. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang juga pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada itu meminta Komjen Budi Gunawan mundur dari pencalonan.

Dia menyebut ada kaitan antara penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dengan peristiwa penangkapan Wakil Ketua KPK bambang Widjojanto oleh penyidik Bareskrim Polri.

"Komjen Budi Gunawan tanpa malu-malu telah merusak institusi Polri, bukan untuk memperbaiki. Kalau betul-betul cinta Polri BG seharusnya mundur," kata Denny di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan Jumat (23/1/2015) pekan lalu.

Barisan pendukung Komjen Budi Gunawan tak kalah kuat karena merupakan bekas tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di pilpres lalu. Mereka antara lain Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, dan mantan penasihat Tim Pemenangan Jokowi-JK AM Hendropriyono.

Sejak awal pengajuan nama calon Kapolri Surya Paloh terus menyuarakan dukungan untuk Komjen Budi Gunawan. Bagi Paloh mendukung Komjen Budi yang kini jadi tersangka kasus rekening gendut di KPK tak bermakna pro korupsi.

"Ada yang katakan kita jadi pro korupsi, go to hell dengan itu! NasDem tetap ingin konsisten untuk berantas korupsi," kata Surya Paloh dalam pidato sambutan Rapat Koordinasi di DPP Partai NasDem, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2015). ‎

Sementara Hendropriyono terus mendorong Presiden Jokowi lekas melantik Komjen Budi Gunawan, di tengah polemik cicak vs buaya jilid III. Bagi Hendro, pelantikan Komjen Budi bakal menyelesaikan persoalan.

"Kebijakan yang paling arif adalah segera saja lantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, karena itu merupakan penyelesaian politik," ujar Hendro dalam pesan tertulis, Jumat (23/1/2015).

Oegroseno, dan Erry Riyana kini diangkat Presiden Jokowi menjadi anggota Tim 9 yang ditugaskan untuk menyelesaikan konflik antara Polri dengan KPK. Apabila mereka tetap mendesak agar Komjen Budi Gunawan mundur dari bursa calon Kapolri, tentu akan 'berhadapan' dengan Surya Paloh dan Hendropriyono.

Lalu siapa yang akan didengar oleh Presiden Jokowi?

(erd/nrl)