Jokowi Tunda Teken Keppres Tim Independen, Ada Intervensi Parpol?

Jakarta -

Sembilan tokoh senior anti korupsi dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk meredam kisruh KPK-Polri. Namun hingga kini belum ada Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken oleh Jokowi untuk tim independen ini.

Embrio pembentukan tim ini berawal saat enam tokoh senior yang terdiri dari Jimly Asshidiqqie, Tumpak Hatorangan, Erry Riyana, Komjen (Purn) Oegroseno, Bambang Widodo Umar, dan Hikmahanto Juwana dipanggil Jokowi ke Istana Negara. Sejak awal Jimly menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang independen, sehingga jika dibentuk tim pun menjadi tim independen.

"Ini timnya independen. Kami tidak melakukan yang intervensi hukum. Kita harus menyelamatkan institusi (KPK - Polri) dengan semangat yang sama," turur Jimly di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu malam (25/1/2015) lalu.

Ada pun satu tokoh senior yang belum hadir kala itu adalah Syafi'i Ma'arif yang kemudian di hari Selasa (27/1) kemarin dirinya dipilih untuk menjadi ketua tim. Kemarin pun ada tambahan 2 orang lagi yakni Jenderal Sutanto dan Imam Prasodjo. Keppres yang diprediksi akan ditandatangani Jokowi tadi kemarin malam juga ternyata masih ditunda. Ada apa?

Presiden Jokowi rupanya ingin mendengarkan pendapat Dewan Pertimbangan Presiden. Pagi ini pertemuan itu dilakukan dengan dihadiri pula oleh Mensesneg Pratikno yang membawa tumpukan map putih dan Seskab Andi Widjajanto.

Ada pun Wantimpres yang tampak hadir yakni Sri Adiningsih (Ketua), Sidarto Danusubroto, Rusdi Kirana, Malik Fajar, Suharso Monoarfa, Subagyo HS, dan Hasyim Muzadi. Hampir semuanya adalah tokoh senior partai politik.

Kabarnya sebelum Presiden Jokowi meneken Keppres tadi malam, Wapres Jusuf Kalla sempat berbicara dengan dia. Entah apa yang dibicarakan namun hingga kini Keppres tim independen belum diteken.

Komposisi pada tim independen terlihat tak ada tokoh parpol di dalamnya. Mereka pun adalah 'rakyat tak jelas' yang kerap menkritisi pemilihan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri dan mendukung KPK. Bahkan mereka ada yang setia menunggu di kantor KPK hingga Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dibebaskan oleh Bareskrim Polri pada Jumat (23/1).

Sementara itu Budi Gunawan dinilai sebagai titipan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena pernah menjadi ajudan dia ketika menjadi Presiden RI. Ketum NasDem Surya Paloh juga terus menyampaikan bahwa pencalonan Budi Gunawan sudah sesuai prosedur. Bahkan mantan Kepala BIN Hendropriyono sempat meminta Presiden Jokowi segera melantik Budi Gunawan.

Pembentukan tim independen sendiri dinilai sebagai tindakan penentangan Presiden Jokowi terhadap Mega dan Paloh yang tersirat.

"Komposisi tim ini, jelas tidak disenangi kelompok yang memiliki kepentingan soal ini. Bahkan PDIP sudah memberikan kritik kenapa tidak memanfaatkan watimpres dalam menyelesaikan persoalan ini. Presiden Jokowi masuk dalam pusaran politik yang rumit, sehingga menggunakan tokoh-tokoh independen untuk melawan kekuatan politik," papar Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto kepada detikcom, Rabu (28/1/2015).

(bpn/van)