KPK-Polri Panas, Komisi I Tuntut Peran Lemhannas dan Wantannas

Jakarta - Konflik KPK ‎vs Polri yang masih panas membuat Komisi I DPR mempertanyakan peranan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang tak terasa. Padahal, lembaga yang dibentuk sejak 1946 ini memang bertugas membantu presiden menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional.

"‎Mengatasi konflik KPK dengan Polri, bagaimana pemikiran Wantannas? Saya khawatir di Istana sana banyak yang nggak ngerti‎," kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai NasDem Supiadin Aries Saputra dalam rapat di Ruang Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Supiadin berbicara dalam rapat dengan Wantannas dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Hadir dalam rapat ini, Gubernur Lemhanas Budi Soesilo Supandji dan Sekjen Lemhanas Letjen TNI Waris.

Melanjutkan pertanyaannya untuk Wantannas, Supiadin menyoroti upaya penyelesaian konflik KPK vs Polri yang malah membentuk tim independen.

‎"Sekarang ini kalau ada masalah kemudian membentuk tim khusus, lembaga yang sudah ada malah tidak difungsikan. Kita punya Wantimpres, tapi ketika ada masalah KPK dengan Polri, dibentuk Tim 9. Lha ini Wantimpresnya ngapain? Akhirnya Tim 9 ini jadi asesoris saja. Kita tidak ingin Lemhanas dan Wantannas ini hanya jadi asesoris juga," tutur Supiadin.

Anggota Komisi I dari PDIP Evita Nursanti juga menyoroti peran Lemhanas dalam menyelesaikan konflik KPK dengan Polri. Dia menginginkan adanya formulas khusus dari Lemhanas untuk mengurai perselisihan ini.

"Formula apa yang bisa diberikan Lemhanas untuk perseteruan KPK versus Polri? Karena ini sudah beberapa kali terjadi," tanya Evita dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung dari Gerindra ini.

(dnu/trq)