Jadi Sumber Polemik KPK-Polri, Beranikah Jokowi Batalkan Pencalonan BG?

Jakarta - Di peringatan masa 100 hari kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo dihadapkan pada persoalan sangat pelik: konflik KPK dengan oknum Polri yang bermula dari pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Langkah nyata Jokowi untuk membatalkan pencalonan Komjen Budi tengah ditunggu-tunggu.

KPK saat ini dalam kondisi genting. Salah satu pimpinan, Bambang Widjojanto secara mengejutkan ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian keterangan palsu di sidang MK pada 2010. Saat itu Bambang masih berprofesi sebagai pengacara dan menjadi kuasa hukum salah satu kandidat di Pilkada Kotawaringin Barat.

Dua pimpinan KPK lainnya, Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja dalam waktu berdekatan dengan penersangkaan Bambang, dipolisikan ke Mabes Polri. Rabu (28/1) hari ini, Zulkarnain, satu-satunya pimpinan yang belum 'tersentuh' juga akan dilaporkan ke polisi.

Situasi genting yang dialami empat pimpinan KPK -- saat ini KPK dipimpin empat orang setelah Busyro Muqoddas purnatugas pada akhir 2014 -- itu terkait erat dengan penetapan tersangka terhadap Komjen Budi pada 12 Januari 2015 kemarin. Pada saat diumumkan sebagai tersangka, Komjen Budi berstatus sebagai calon tunggal Kapolri yang sedang akan mengikuti fit and proper test di DPR.

Banyak pihak yang menilai langkah penetapan Bambang sebagai tersangka dan pelaporan terhadap tiga pimpinan lainnya adalah upaya 'balasan' dari penetapan Komjen Budi sebagai tersangka. Apalagi, posisi strategis Kabareskrim saat ini dipimpin oleh Irjen Budi Waseso orang yang disebut sebagai tangan kanan Komjen Budi. Budi Waseso memang mengakui bahwa dia dekat dan merupakan anak buah dari Komjen Budi di Lembaga Pendidikan Polisi (Lemdikpol).

Dorongan kepada Jokowi agar membatalkan pencalonan Komjen Budi pun merebak. Salah satu yang bersuara lantang adalah Komjen (Purn) Oegroseno, mantan Wakil Kapolri. Dia meminta Jokowi tak hanya mencopot pencalonan Komjen Budi sebagai Kapolri namun juga Irjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim.

"Segera nonaktifkan dua perwira tinggi tersebut, bikin carut marut," kata Oegro kepada wartawan, Jumat (23/1). Dia meminta Presiden Jokowi untuk segera menjaring calon Kapolri baru melalui mekanisme Polri sesai dengan UU 2/2002 tentang Polri.

Sampai saat ini Jokowi baru menunda pencalonan Komjen Budi. Pucuk pimpinan Polri lowong, dan dipimpin oleh seorang Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.

(fjp/nrl)