Seskab: Jokowi-JK Tak Mengenal Program 100 Hari, Tapi Quick Win

Jakarta - Seratus hari kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla banyak dipertanyakan oleh publik, terutama terkait penegakan hukum yang bebas korupsi. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menegaskan pemerintah tidak mencanangkan program 100 hari.

"Program 100 hari itu adalah persepsi yang mungkin lebih beroirentasi pada apa yang selama ini digunakan oleh sistem Amerika Serikat. Tapi Jokowi-JK tidak mengenal dan memakai 100 hari sebagai indikator melakukan evaluasi kinerja," ungkap Andi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015).

Dia menegaskan dalam awal pemerintahan sudah ada sejumlah capaian yang diraih di luar penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan administrasi karena ini merupakan periode pertama Jokowi sebagai Presiden dan hampir seluruh kementerian diisi oleh orang baru.

"Jadi pemerintah ini tidak mengenal program 100 hari, tapi mengenal yang namanya quick win. Masing-masing kementerian atau lembaga ada quick win yang beda-beda," sebut Andi.

Hal-hal yang disebut Andi sebagai quick win adalah pengadaan barang dan jasa yang sudah rampung sejak bulan Desember 2014, pembentukan lembaga kepresidenan yang diberi batas hingga 20 Februari 2015 namun sudah rampung sejak pekan lalu, lalu perizinan di BKPM yang ditargetkan rampung dalam 6 bulan rupanya sudah siap sejak 26 Januari 2015.

"Masing-masing kementerian diberikan target yang beda-beda oleh Presiden," pungkas Andi.

(bpn/aan)