Anti Dialog Helsinki, DPR Kurang Komit Bagi Perdamaian Aceh

Jakarta - HRWG (Indonesia's NGO coalition for International Human Rights Advocacy) menilai sikap komisi I DPR yang anti terhadap perundingan RI-GAM di Helsinski menunjukkan DPR kurang komitmen terhadap perdamaian di Aceh."Alasan yang tidak substansial mencermintakn rendahnya pemahaman politisi tentang akar konflik di Aceh dan kurangnya komitmen terhadap proses perdamaian di Aceh," kata Koordinator HRWG Effendi Djamin di Jakarta, Sabtu (29/1/2005).Effendi menilai langkah yang diambil pemerintah SBY-Kalla untuk melakukan pertemuan dengan GAM adalah langkah yang tepat. "Kami menilai momentumnya tepat bila dilihat dari kondisi baru yang muncul pasca bencana tsunami yang bersifat kondusif untuk memulai proses dialog," kata Effendi.Lebih lanjut, Effendi mengatakan HRWG meminta agar RI dan GAM segera melakukan formalisasi gencatan senjata dengan melibatkan Palang Merah Intenasional (ICRC) sebagai prasyarakt langkah-langkah perundingan berikutnya serta demi kelancaran penyampaian bantuan kemanusiaan bagi korban gempa dan tsunami."Kami meminta RI dan GAM memulai langkah-langkah yang serius bagi perdamaian di Aceh dan berharap setelah Helsinki ada lagi pertemuan untuk melanjutkan perundingan," ujarnya.Komisi I DPR menyampaikan sikap yang menyatakan perundinganRI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki itu seharusnya tidak perlu dilakukan. Sementara itu, Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengusulkan agar perundingan damai RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diselenggarakan di Indonesia karena masalah di Nanggroe Aech Darussalam (NAD) merupakan masalah dalam negeri Indonesia. (aan/)