Jokowi di Antara Suara Rakyat dan Suara Partai

Jakarta - Presiden Joko Widodo berada di persimpangan jalan. Presiden pilihan rakyat ini berada di pilihan sulit, antara mendengarkan suara rakyat atau tunduk kepada suara partai.

Rumor santer memang PDIP bersama sejumlah parpol KIH seperti Partai NasDem terus mendorong Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Padahal Komjen Budi Gunawan sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus rekening gendut. Secara etika, tentunya tidak elok orang tersangkut hukum memimpin sebuah lembaga penegak hukum.

Sebagai presiden pilihan rakyat, semestinya Jokowi tak sulit mengambil keputusan pro rakyat. Apalagi pidato Jokowi saat membaca sumpah sebagai presiden di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (20/10/2014) silam jelas menegaskan dia hanya patuh kepada suara rakyat.

Dalam pidato tersebut Jokowi mengibaratkan sebagai nakhoda yang dipercaya oleh rakyat. Dia mengajak semua rakyat naik ke atas kapal bernama 'Republik Indonesia dan berlayar menuju Indonesia Raya'.

"Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi," kata Jokowi dalam pidatonya tersebut.

Lalu kenapa Jokowi masih bimbang di antara mengikuti suara rakyat dan suara partai?

Tak dipungkiri posisi Jokowi yang sejak awal ditegaskan sebagai petugas partai membuatnya menjadi lemah. Sehingga dalam pengambilan keputusan penting kerap kali ada suara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan jajaran petinggi KIH seperti Surya Paloh, dan lainnya.

"Kita semua mahfum bahwa dalam hubungannya dengan partai, Presiden Jokowi bukanlah orang terkuat di dalam PDI-P, sebagaimana kita melihat beberapa waktu belakangan bagaimana proses yang sulit sejak pembentukan kabinet, pengisian jabatan struktural penting, kontroversi penunjukan Kapolri dan lain-lain," kata Ketua Departmen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Phillips Vermonte, dalam siaran pers, Selasa (27/1/2015).

Namun demikian saat ini bukan saatnya Jokowi ragu-ragu lagi. Jokowi harus mengambil sikap tegas menyelamatkan KPK dari kriminalisasi dan menyelamatkan Polri dari oknum yang memperkeruh suasana. Semakin banyak pihak yang mendorong Jokowi untuk melepaskan predikat sebagai petugas partai karena itu membuat Jokowi menjadi tunduk kepada titah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Semakin banyak pula aktivis pro pemberantasan korupsi yang bersuara mendorong Jokowi mendengarkan suara rakyat.

Meski demikian posisi Jokowi saat ini konon sangat dilematis, kabarnya Jokowi didesak segera melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kabarnya pula ada ancaman sejumlah parpol pendukung pemerintahan akan menarik diri. Ancaman ini tentu saja belum terkonfirmasi namun konon cukup membuat Jokowi dilanda dilema.

Namun sejatinya Jokowi juga tak perlu terlalu risau karena parpol yang ada di KMP dan nonblok seperti PD juga berkomitmen mendukung selama kebijakan pemerintah pro rakyat. Apalagi tak semua parpol KIH juga mati-matian mendorong Komjen Budi jadi Kapolri.

Lalu apakah Jokowi akan menepati janji untuk tunduk kepada rakyat dan konstitusi, atau malah ingkar janji dengan tunduk kepada partai?





(van/nrl)