Kepercayaan Publik Masih Tinggi, KPK Jangan Sampai 'Punah' di Era Jokowi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendapat kepercayaan yang tinggi di masyarakat. Integritas para pimpinannya pun masih diakui publik. Dengan adanya kriminalisasi, harapan kini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar lembaga antikorupsi itu terus berdiri.

"Di tengah menguatnya upaya kriminalisasi, saya begitu yakin masyarakat masih sangat mempercayai integritas pimpinan KPK saat ini," kata mantan Plt Pimpinan KPK Mas Achmad Santosa kepada detikcom, Senin (27/1/2015).

Mas Achmad Santosa bersama Tumpak Hatorangan Panggabean dan Waluyo pernah jadi Plt Pimpinan KPK ketika kasus cicak-buaya membuat Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dijadikan tersangka oleh Mabes Polri. Satu pimpinan KPK lainnya Antasari Azhar berurusan dengan kasus pembunuhan.

Ota, demikian Mas Achmad biasa disapa, mengatakan proses pemilihan komisioner KPK melalui proses seleksi yang sangat ketat dan transparan. Mulai dari tes integritas, penelusuran track record sampai dengan keterangan kelayakan dari KPK dan PPATK.

Setelah itu, kembali 'dikuliti' oleh DPR sebelum dipilih menjadi 5 orang komisioner. Tidak ada pemilihan pejabat negara seketat pemilihan pimpinan KPK.

"Proses seleksi yang superketat itu saja seharusnya mampu mematahkan berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada pimpinan KPK yang saat ini satu demi satu dimunculkan," terang Ota.

Pria yang kini duduk sebagai ketua Satgas Illegal Fishing di Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut meyakini, pelaporan pidana terhadap hampir seluruh pimpinan KPK adalah serangan balik koruptor. Tidak terlalu sulit menelusuri keterhubungan antara pelapor dan kelompok-kelompok tertentu yang tidak menghendaki keberadaan KPK.

"Dalam sebuah negara dimana perilaku korupsi masih sangat masif - di parpol, birokrasi, aparat penegak hukum, perlawanan atau serangan balik tentunya sangat kuat. Itu sebabnya tuntutan masyarakat sipil agar diberlakukan kebijakan imunitas selama pimpinan menjabat seharusnya dipahami, dan diperjuangkan oleh Pemerintah," sarannya.

"Saya masih menaruh kepercayaaan dan harapan kepada Presiden Jokowi untuk menjaga KPK agar tidak punah. Kepunahan ini bisa terjadi apabila keempat komisioner ini 'ditersangkakan'. Kalaupun Presiden dapat menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan, belum tentu pelaksana tugas pimpinan ini mendapat kepercayaan publik (public trust) yang tinggi seperti saat ini," tambahnya.

Ota menegaskan, kepercayaannya terhadap Presiden Jokowi muncul setelah presiden menunda pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan dan penunjukkan Tim 7 yang terdiri dari orang-orang yang dikenal baik reputasinya.

"Namun yang dibutuhkan bangsa saat ini adalah gerak cepat penyelamatan oleh Presiden agar tidak kehilangan momentum dalam menyelamatkan KPK sebagai ikon bangsa," tegasnya.

(mad/nrl)