Golkar Kubu Ical Kritik Jokowi, Puji Menteri Susi

Jakarta - Presiden Joko Widodo dinilai oleh Golkar kubu Aburizal Bakrie belum bisa tegas dalam menjalankan pemerintahan selama 100 hari pertama. Sementara itu, salah satu poin yang dipuji adalah kinerja Menteri Susi.

"Jokowi tidak tegas dalam menjalankan pemerintah. Padahal mandat rakyat sudah diberikan ke dia. Rakyat memilih dia sebagai Presiden, oleh karena itu dia tidak boleh takut dengan tangan-tangan yang merebut kekuasaan dia," kata Ketua DPP Golkar, kubu Ical, Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2015).

Tantowi selama ini mencap Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai sosok yang ragu-ragu. Ternyata, menurut Tantowi, belum ada perbaikan dari sosok Jokowi.

"Pak SBY ragu tapi benar. Kalau ini ragu tapi tidak konstitusional. Menabrak UU. Kita harapkan setelah 100 hari ada perbaikan karena rakyat sudah bergejolak karenaa protes bukan dari KMP tapi dari Jokowers juga," ucapnya.

Sebenarnya, ketegasan Jokowi sudah terlihat saat ia menolak grasi para terpidana mati dan mengeksekusi gembong narkoba. Namun menurut Tantowi, itu karena semua pihak juga menyuarakan hal yang sama.

"Hukuman mati hampir tidak ada dissenting opinion kecuali dari Komnas HAM. Pemberantasan narkoba butuh hukuman seberat-beratnyanya. Presiden tidak perlu takut karena rakyat di belakang dia," ucap Tantowi.

Selama 100 hari, anggota Komisi I DPR ini memuji langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Aksi peledakan kapal pencuri ikan memberikan efek besar kepada negara-negara tetangga.

"Ada beberapa yang baik. Seperti Menteri Susi, tidak pernah di pemerintahan sebelumnya ada. Setelah bakar beberapa kapal, anggota dewan dari Thailand, Vietnam, Cina mempertanyakan itu tapi tidak protes," tutur Tantowi.

Sebagai anggota komisi yang bermitra dengan Kementerian Luar Negeri, Tantowi menyoroti belum ada gebrakan diplomasi dari Menlu Retno Marsudi.

"Ibu Menlu belum banyak terima tamu, belum ada kunjungan ke luar negeri sendiri. Belum pimpin konferensi internasional, belum ada perjanjian signifikan. Jadi belum ada komen yg cukup mengenai Kemenlu," ungkap mantan penyanyi country ini.

(imk/tor)