Mahasiswa Yogya Demo 100 Hari SBY

Mahasiswa Yogya Demo 100 Hari SBY

- detikNews
Sabtu, 29 Jan 2005 13:25 WIB
Yogyakarta - Sekitar 50 mahasiswa dari Barisan Aksi Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta (BAMMY) Sabtu (29/1/2005) kembali menggelar aksi mengkritisi 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Dalam aksi itu mahasiswa menilai SBY gagal menyelesaikan berbagai masalah bangsa ini seperti kasus KKN dan pelanggaran HAM sehingga patut mendapat rapor angka merah.Aksi digelar di perempatan Kantor Pos di Jl Senopati mulai pukul 10.00 WIB. Mereka mengusung berbagai poster dan spanduk. Poster-poster itu diantaranya tuliskan sebuah pelesetan yang mengartikan "SBY menjadi Susilo Bawahannya Yusuf Kalla."Beberapa poster lainnya bertuliskan "Koruptor Ketawa SBY Tak Bisa Apa-apa, Program 10 Hari Rakyat Malah Menderita, Tsunami Bukan Alasan untuk Menambah Utang." Sedangkan sebuah spanduk kain hitam berukuran 2 x 3 meter bertuliskan dosa-dosa besar pemerintahan SBY-JK dan tuntutan BAMMY.Selain itu mereka juga membawa sebuah ayam betina hitam yang dimasukkan dalam sangkar berwarna merah putih. Di atas sangkar terdapat sesobek kertas bertulisan politik pencitraan SBY.Salah seorang koordinator aksi M Fauzie mengatakan, 100 hari pemerintahan SBY hanyalah retorika belaka yang penuh dengan janji-janji namun tidak pernah terwujud. Pemerintahan SBY tidak memiliki itikad serius dalam menyelesaikan berbagai masalah seperti kasus-kasus KKN dan pelanggaran HAM.Selain itu, Fauzie juga mengecam kebijakan pemerintahan SBY yang dianggap tidak populis yakni dengan menaikkan harga BBM dan masalah moratorium utang dengan disetujuinya kontrak utang baru denganCGI."Janji mau memberantas dan menuntaskan kasus KKN yang melibatkan pajabat negara justru mandeg dan semakin tak jelas," katanya.Aksi damai yang digelar di tengah perempatan kota Yogyakarta itu tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Aksi diakhiri pukul 11.30 WIB dengan pembakaran sebuah ban bekas dan pembacaan tuntutan mahasiswa diantaranya menolak penjualan aset-aset negara, menolak kenaikan BBM, penghapusan utang luar negeri dan menindak tegas kasus-kasus korupsi. (nrl/)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads