Soal Hak Imunitas bagi Pimpinan KPK, Ganjar Pranowo Usul Perlunya Perppu

Semarang - Wacana pemberian hak imunitas bagi pimpinan KPK muncul setelah Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Politikus PDIP, Ganjar Pranowo setuju dengan wacana tersebut agar tidak ada istilah saling serang.

"Yang diperlukan sekarang bukan Perppu imunitas, yang diperlukan Perppu. Nah, di dalamnya ada apa silakan dibicarakan. Saya rasa sudah tepat tadi malam presiden mengundang para pakar dan ahli," kata Ganjar di kantornya, Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Senin (26/1/2015).

Menurut dia, polemik saat ini adalah ketidaklengkapan pimpinan KPK yang membuat pengambilan keputusan tidak sah, seperti yang dikatakan pakar hukum Prof Romli Atmasasmita. Sedangkan mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto membantah hal itu.

"Polemik sebenarnya dalam konteks KPK menurut Profesor Romli menyampaikan kalau jumlahnya tidak tepat, pengambil keputusan tidak sah. Meskipun Pak Bibit Samad Riyanto kembali dalam dialognya dengan Pak Romlu, dia mengatakan, 'sampai hari ini tidak ada pak Busyro tidak apa-apa'. Jangan sampai penegakan hukum dipersoalkan dengan persoalan yang seperti ini," terang Ganjar.

Jika masih seperti itu, lanjut Ganjar, maka akan semakin gawat jika Bambang Widjojanto mundur dari jabatannya sebagai pimpinan KPK. Oleh sebab itu Ganjar menganggap perlu adanya Perppu tersebut.

"Kalau mundur makin kurang lagi. Nah, kalau kondisinya nanti makin berbahaya, relasi berlanjut seperti ini, butuhlah Perppu untuk menyelesaikan. Biar kemudian tidak ada istilah saling serang dan harus bisa betul saling jaga diri dan menghormati antar lembaga. Diintervensi melalui Perppu," tegasnya.

(alg/try)