Jokowi Harus Dengarkan Suara Konkret Rakyat

Jakarta - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas konflik antara Kepolisian Negara RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi terus menuai kritik. Semestinya Presiden bisa bersikap lebih jelas, tegas dan berani bukan seperti saat ini yang terlihat lebih mendengar kekuatan koalisi politik pendukungnya dari aspirasi rakyat.

"Jokowi masih bermain-main dengan waktu, belum cukup gamblang sikapnya dalam merespon sengketa KPK-Polri. Jokowi lebih memilih momong kekuatan politik pendukungnya ketimbang merespon konkret kehendak rakyat," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada detikcom, Senin (26/1/2015).

Jokowi mestinya merespon suara rakyat yang ingin pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dibatalkan. Suara ini sudah disampaikan rakyat secara pro aktif kepada Jokowi.

Namun, diakui bahwa hal ini tidak mudah karena banyak tekanan terhadap Jokowi. "Tak mudah memang bagi Jokowi yang ingin berselancar di antara berbagai karang. Kecuali bila sejak awal ada aturan main yang jelas, siapa berperan apa, siapa melakukan apa?," tuturnya.

Satu-satunya sikap yang harus dilakukan Jokowi saat ini adalah memperlihatkan ketegasan sebagai pemimpin.

Diharapkan jangan sampai dia terus tersandera kepentingan politik koalisinya. Jika ini dibiarkan maka akan menjadi penurunan kinerja Jokowi dalam menjalankan program pemerintahannya.

"Kejelasan sejak awal ini yang diperlukan oleh pemimpin agar tak tersandera himpitan berbagai kepentingan yang silih berganti. Pressure politik yang intensif lama kelamaan akan melumpuhkan kapasitas presiden dalam mengeksekusi program-programnya," sebutnya.



(hat/erd)