Tak Cukup Tim Independen, Jokowi Harus Lebih Berani

Jakarta - Pembentukan tim independen oleh Presiden Joko Widodo terkait kasus KPK-Polri dinilai sudah bisa mengurangi intervensi dari pentolan-pentolan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun, upaya Jokowi ini dianggap belum berani karena persoalannya masih akan berlarut-larut.

"Presiden belum berani. Harusnya tegas bilang jangan kriminalisasi KPK, itu yang bisa dilakukan. Harusnya tadi malam, dia mengatakan tidak boleh kompromi apapun dalam memberantas korupsi, harusnya dia ngomong begitu," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan saat dihubungi detikcom, Senin (26/1/2015).

Dia melihat saat ini Jokowi masih tertekan dengan sekutu koalisinya sendiri. Presiden terkesan memilih sikap hati-hati dalam mengambil kebijakan yang berpihak ke masyarakat namun juga memenuhi keinginan sekutu di koalisi.

Menurut Djayadi, Jokowi belum berani lepas secara penuh dari faktor Megawati Seokarnoputri dan Surya Paloh.

"Saya kira itu, selain persoalan hukum, ada juga kehati-hatian terhadap sekutu koalisinya itu. Dan itu harus dihitung. Kalau dilihat dari celah hukumnya, apakah dia berani, itu harusnya lebih berani bersikap," kata peneliti Saiful Mujani Research & Consulting itu.

Sebagai Presiden, Jokowi diminta harus lebih berani menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Mantan Gubernur DKI itu harus bisa lebih mendengar suara sebagian besar masyarakat.

"Untuk pencitraan pemerintahan yang bersih, harusnya dia janji yang salah ditindak tegas, harusnya begitu. Harus menunjukan ketegasan seorang leader di posisi pemimpinan. Nah, itu yg belum terlihat," ujarnya.

Langkah Presiden Jokowi membentuk Tim Independen patut diapresiasi. Apalagi sejumlah tokoh dalam tim ini adalah sosok-sosok yang pro KPK.

Cara ini bisa mengurangi tekanan dari sekutu koalisi terutama petinggi KIH. Tapi, seharusnya, Jokowi memprioritaskan batas penyelesaian dalam kinerja tim independen ini.
Presiden Joko Widodo dinilai seharusnya bisa lebih gamblang dan berani dalam bersikap terkait kasus konflik KPK - Polri. Saat ini, Jokowi dilihat masih mendengar kekuatan koalisi politik pendukungnya dari aspirasi rakyat.

"Jokowi masih bermain-main dengan waktu, belum cukup gamblang sikapnya dalam merespon sengketa KPK-Polri. Jokowi lebih memilih momong kekuatan politik pendukungnya ketimbang merespon konkrit kehendak rakyat," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada detikcom, Senin (26/1/2015).

Dia menekankan salah satunya Jokowi mestinya merespon suara rakyat yang ingin pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dibatalkan. Suara ini sudah disampaikan rakyat secara pro aktif kepada Jokowi.

Namun, diakui kalau hal ini tidak mudah karena banyak terkanan terhadap Jokowi.

"Tak mudah memang bagi Jokowi yang ingin berselancar di antara berbagai karang. Kecuali bila sejak awal ada aturan main yang jelas, siapa berperan apa, siapa melakukan apa," tuturnya.

Satu-satunya sikap yang harus dilakukan Jokowi saat ini adalah memperlihatkan ketegasan sebagai pemimpin.

 Diharapkan jangan sampai dia terus tersandera kepentingan politik koalisinya. Jika ini dibiarkan maka akan menjadi penurunan kinerja Jokowi dalam menjalankan program pemerintahannya.

"Kejelasan sejak awal ini yang diperlukan oleh pemimpin agar tak tersandera himpitan berbagai kepentingan yang silih berganti. Preassure politik yang intensif lama kelamaan akan melumpuhkan kapasitas presiden dalam mengeksekusi program-programnya," sebutnya.

Lantas, bagaimana Jokowi bisa merealisasikan janjinya yang ingin pemerintahan bersih kalau sengketa KPK-Polri tidak bisa diselesaikan? Seharusnya keinginan ini menjadi landasan kuat Jokowi untuk berbenah.

"Penegakan hukum tak mengedepan. Bagaimana mau menciptakan pemerintahan yang bersih bila landasannya tak dibenahi," tuturnya.


(hat/erd)