Program 100 Hari, Dicanangkan Sekaligus Dipertanyakan

Jakarta - Program 100 hari adalah kata-kata yang akrab di telinga masyarakat. Apalagi, saat menginjak tanggal 28 Januari 2005, kata 'Program 100 hari' makin kuat bergema.Sekadar mengingatkan, tanggal 28 Januari memang tepat 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Sejak awal kampanye, duet SBY-Kalla pun selalu mengumandangkan kata 100 hari.Saat melantik anggota kabinet, SBY pun mengingatkan publik dengan kata 'sakti' itu. Semua menteri diwajibkan membuat program yang berisi target yang akan dicapai dalam kurun waktu 100 hari.Tak lupa, Presiden juga sempat mengatakan bahwa program kerja pemerintahan secara umum adalah K2A yakni Konsolidasi, Koordinasi dan Aksi. Konsep itulah yang diharapkan akan membawa perubahan di Indonesia. Namun, ketika masa 100 hari itu sampai, Presiden pun menyambutnya dengan pernyataan rakyat Indonesia tidak ada yang berbicara soal kinerja pemerintahan selama 100 hari. Sebenarnya, wacana program 100 hari ini dimulai saat FD Roosevelt dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1933. Saat itu, Roosevelt mencanangkan program 100 hari untuk membawa AS keluar dari kondisi depresi ekonomi.Pengamat politik , Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan, rakyat Indonesia memang tidak pernah menuntut dalam kurun waktu 3 bulan awal ini akan ada hasil. Namun, menurutnya, justru Presiden SBY lah yang dari awal membuat janji kepada rakyat."SBY termakan jargon politiknya sendiri karena dulu yang berjanji mulai dari kampanye hingga awal pemerintahan justru bermula dari presiden," ujarnya dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (29/1/2005).Peneliti senior dari LIPI ini menilai konsep K2A yang dicanangkan presiden praktis hampir tidak berjalan dalam 3 bulan ini. "Selama 3 bulan ini yang terlihat bukanlah dwi tunggal melainkan dwi kepemimpinan yang mengelola pemerintahan. Stigma ini tidak bisa dipungkiri lagi," tukasnya.Belum lagi, lanjut Ikrar, janji lain yang tidak ditepati adalah kabinet yang dibangun merupakan kabinet ahli. "Tapi, nyatanya kan kabinet yang muncul justru pelangi bukan seperti yang dijanjikan saat kampanye," tandasnya.Ia menambahkan, presiden dalam 100 hari ini tidak memanfaatkan secara maksimal legitimasi yang dimilikinya. "Seharusnya dengan dukungan 60 persen rakyat yang memilih itu menjadikan SBY lebih menggunakan otoritas sebagai pemimpin. Bukan malah sibuk menanggapi tingkah laku anggota DPR, pengamat dan wartawan," kata Ikrar.Untuk itu, tutur dia, dalam pemerintahan ke depan sebaiknya SBY tidak lagi 'mengobral' jargon-jargon politik kepada publik. "Sebelum mengeluarkan pernyataan hendaknya dipikir dahulu dampaknya.""Sudah cukup janji tidak akan keluar negeri dalam kurun waktu 100 hari itu dilanggar," papar Ikrar.Bagaimana pun juga, ujar dia, bila semakin banyak janji yang dilanggar maka akan semakin menurun kepercayaan publik kepada pemerintah. Dan kini saatnya untuk mewujudkan sepenuhnya janji yang sempat tertunda. (ton/)