Jokowi Harus Dengar Suara Rakyat Soal KPK-Polri, Bukan Suara Oligarki Politik

Jakarta - Presiden Jokowi diminta bersikap tegas dalam kisruh KPK dan Polri. Sudah jelas ada aparat hukum yang membangkang dan juga melaku‎kan tindakan kontra pemberantasan korupsi. Tambah lagi ada politisi yang bermain.

"Dalam situasi potensi pembangkangan dan manuver aparat hukum dan politisi, presiden harus tegas. Ini sistem pemerintahan presidensiil maka menteri harus tunduk pada presiden bukan pada kemauan pimpinan parpol," urai pengamat politik UGM, Arie Sudjito, Minggu (25/1/2015).

Arie menilai dalam situasi kisruh KPK dan Polri ini, jika ada menteri bertindak keluar dari arahan presiden bahkan membangkang maka segera tegur kalaau perlu dipecat. Rakyat pasti akan membela presiden.

"Kredibilitas negara makin merosot jika perselisihan Polri dan KPK ini diperpanjang dan berlarut-larut tanpa sikap tegas presiden‎," jelas dia.

Presiden, lanjut Arie, harus berdiri pada garis konstitusi dan komitmen pada pemberantasan korupsi dan hendaknya yakin dukungan rakyat.

"Ketepatan dan keberanian Presiden Jokowi akan menentukan dan menjadi harapan atas sengkarut malasah hukum dan politik akhir-akhir ini," tambahnya.

Peristiwa politisasi hukum berdampak pada makin rumitnya masalah dan ada kecenderungan para koruptor menginginkan situasi gaduh ini berkepanjangan.

"Presiden jokowi jangan lemah, jangan takut pada tekanan pihak politisi maupun manuver kelompok elit, energi dan kekuatan bersumber dari rakyat. Oleh karena itu dengarkan suara rakyat dan yakinlah dukungan mereka," tutupnya.

(imk/ndr)