10 Ribu Perumahan Buruh Ditargetkan Selesai Tahun Ini

Semarang - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menilai upah bukanlah satu-satunya penentu kesejahteraan buruh. Jalan lainnya adalah dengan melalui 'pintu uang keluar'.

Dalam pertemuan dengan pengusaha di Kantor Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Hanif mengatakan upah yang selama ini diributkan dan selalu didemo agar nilainya naik merupakan 'pintu uang masuk'.

"Apakah upah satu-satunya penentu kesejahteraan buruh? Ternyata tidak, ada pintu lain namanya 'pintu uang keluar'. Upah itu 'pintu uang masuk. Besarkan upah atau kecilkan pengeluaran," kata Hanif dalam pertemuan bertema Revolusi Mental Untuk Meningkatkan Kinerja itu, Sabtu (24/1/2015).

Ia menjelaskan, kenaikan upah di Indonesia yang terjadi setiap tahun ternyata tidak tanpa masalah. Karena pada faktanya yang menikmati hal itu hanya buruh pada sektor tertentu terutama buruh Industri.

"Pada faktanya dinikmati hanya 20 persen terutama buruh industri. Di sektor informal, pertanian, perkebunan belum menikmati. Setiap tahun ribut itu ternyata baru 20 persen (yang menerima)," pungkasnya.

Oleh sebab itu, intervensi pemerintah untuk menekan pengeluaran demi kesejahteraan buruh wajib dilakukan. Rencana pembangunan rumah buruh pun dicanangkan dan tahun 2015 ini akan dimulai dengan pembangunan 10 ribu rumah.

"Perumahan buruh 10 ribu tahun ini, Insya Allah," tandasnya.

Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Wika Bintang menambahkan di Jawa Tengah lokasi pembangunan rumah atau rusunawa pekerja untuk tahap I tahun 2015 berada di Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Magelang, sedangkan Kabupaten Semarang masih diusulkan.

"Kota Semarang di Jerakah dan Tugu milik Provinsi. Di Boyolali dan Magelang masih proses. Kota Semarang nanti jadi salah satu percontohan. Kalau Kabupaten Semarang usulannya segera bisa masuk (tahap I)," terangnya.

Saat ini Kementrian Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaya salah satunya melakukan inventarisasi kawasan industri yang sudah beroperasi termasuk yang memiliki lahan kosong yang bisa dihunakan sebagai perumahan pekerja atau buruh. Ada 13 kawasan industri yang memiliki lahan kosong sebanyak 3.634,60 hektar.

Sementara itu dari rapat hasil rapat dengan Wapres, Jusuf Kalla tanggal 13 Januari 2015 lalu, strategi pembiayaan pembangunan "sejuta rumah" tahun anggaran 2015 akan dilaksanakan melalui APBN sebesar Rp 11,7 triliun dengan target 334.000 unit dan non-APBN sebesar 63,5 triliun sebanyak 660.000 unit rumah.

"Mudah-mudahan upaya pemerintah untuk satu juta perumahan rakyat bisa dicapai. Jadi pengeluaran buruh bisa ditekan," tegas Menaker.

(alg/vid)