KPK Diserang, Presiden Harus Evaluasi Menkopolhukam dan Kabareskrim

Jakarta - Penangkapan Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto dinilai membuat gaduh negeri bahkan memperburuk pemberantasan korupsi. Presiden Jokowi harus mengevaluasi Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, dan Kabareskrim Irjen Budi Waseso.

"Presiden harus mengevaluasi kinerja Menkopolhukam sebagai ketua Kompolnas, mengevaluasi Wakapolri yang mendapatkan kewenangan sebagai Kapolri, mengevaluasi Kabareskrim," ujar Nico Harjanto, pengamat politik dari Populi Center usai diskusi di gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Sabtu (24/1/2015).

Menurut Nico, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan komisioner KPK juga harus dievaluasi kinerjanya. Hal itu dilakukan agar ke depan tidak muncul lagi tuduhan pada kasus yang menyangkut komisioner KPK.

"Karena sebelumnya sudah ada tuduhan dari plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap Abraham Samad," kata Nico.

Nico mengingatkan jangan sampai tuduhan-tuduhan pada komisioner KPK berkembang menjadi bola liar. Bahkan polisi dan Kabareskrim ditunggani oleh kepentingan politik bahwa tuduhan seperti dari Hasto Kristiyanto benar.

"Ini akan membuat situasi lebih buruk lagi," tuturnya.

Dari evaluasi itu, lanjut Nico, Presiden bisa mengambil keputusan untuk misalnya mengajukan calon kapolri baru yang tidak bermasalah, tidak memiliki potensi masalah hukum, diterima diinternal Polri. Bahkan calon kapolri baru bisa kerjasama dengan KPK dan memiliki komitmen kuat mereformasi Polri menjadi penegak hukum yang baik dan profesional.

"KPK tentu kita harapkan juga terkait dengan tuduhan-tuduhan dari Hasto dan segala macam, itu segera dimintakan klarifikasi kepada Abraham Samad. Klarifikasi itu bisa dengan internal sendiri atau membentuk komite etik," kata dia.

Karena bagaimanapun juga, tuduhan itu berkembang menjadi spekulasi politik yang bisa mengurangi legitimasi KPK. Seolah-olah KPK selama ini menjalankan pemberantasan korupsi dengan tebang pilih dan preferensi tersendiri.

"Seharusnya pemberantasan korupsi dijalankan tanpa kepentingan-kepentingan sempit dari ketua atau komisioner-komisionernya. Penting sekali untuk memperkuat citra dan legitimasi KPK," tutur Nico.


(nik/fjp)