Pernyataan Jokowi Soal Penangkapan Bambang Widjojanto Menuai Kritik

Pernyataan Jokowi Soal Penangkapan Bambang Widjojanto Menuai Kritik

- detikNews
Jumat, 23 Jan 2015 16:33 WIB
Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Jokowi hanya mengigatkan agar tak ada gesekan angara Polri dan KPK. Sikap Jokowi yang 'biasa-biasa saja' tak urung menuai kritik dari kalangan dewan.

"Normatif saja ya, tidak menyentuh pembebasan Bambang Widjojanto," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (23/1/2015).

Namun demikian Taufik memahami posisi Jokowi dalam mengambil keputusan. Taufik berharap imbauan Jokowi itu dipatuhi oleh KPK dan Polri sehingga ke depan tidak ada gesekan lagi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"DPR memahami dan memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah disampaikan Presiden Jokowi. Apa yang terjadi sekarang ini kita harapkan tidak terjadi lagi ke depan," kata Taufik yang juga Sekjen PAN ini.

Taufik berharap KPK dan Polri bekerja sesuai tupoksinya berdasar Undang-undang yang berlaku. Sehingga tidak perlu ada gesekan apalagi sampai muncul Cicak vs Buaya Jilid II seperti yang ditakutkan sejumlah pihak.

"Artinya seluruh rakyat Indonesia pasti mendukung KPK, tapi juga memerlukan kepolisian yang juga sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, memberantas narkoba, teroris, dan segala macam. KPK adalah ruh yang lahir di era reformasi ini jadi jangan sampai kedua institusi terjadi polemik jangka panjang," harap Taufik.

Setelah polemik ini mereda DPR mengajak Presiden Jokowi duduk bersama untuk mencari solusi jangka panjang terkait persoalan ini . "Saya tetap mengusulkan setelah situasinya kondusif dan memungkinkan presiden agar menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR," katanya.

Berikut keterangan lengkap Jokowi terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang kurang memuaskan pendukung #SaveKPK:

Dan tadi saya sampaikan terutama pada Ketua KPK dan Wakapolri, sebagai Kepala Negara saya meminta pada institusi Polri dan KPK, memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada.

Tadi saya juga meminta, sebagai Kepala Negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing.

2 hal itu tadi yang saya sampaikan dan kita berharap semuanya juga, media, terutama, menyampaikan hal-hal yang obyektif.

Saya kira itu yang bisa kita sampaikan.



(van/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads