.webp)
"Saya kira perlu diteliti lebih dalam ya, kalau perlu untuk memastikan apakah peristiwa itu terjadi dan apakah terjadi pelanggaran etik di dalamnya, mungkin perlu juga dibentuk komite etik seperti dulu, karena informasinya sudah sangat simpang siur," kata Hamdan usai pertemuan KAHMI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis(22/1/2015).
Pembentukan dewan kode etik diperlukan untuk mengembalikan wibawa dan marwah KPK sebagai lembaga antikorupsi yang netral dari kepentingan politik. Isu pertemuan Abraham Samad dengan petinggi PDIP pada masa pilpres lalu harus segera diklarifikasi.
"Tergantung pertemuan dalam rangka apa. Kalau dalam rangka kepentingan negara itu tidak masalah, kalau dalam rangka kepentingan lain itu jadi persoalan," ucapnya.
"Ya saya kira ini satu-satunya jalan yang bisa dalam rangka untuk menjaga wibawa dan marwah dari KPK. Ini penting, biar orang tidak menduga-duga, tidak rumor kemana-mana, tidak membikin foto yang macam-macam jadi lebh baik sekalian ditempuh jalur yang benar dan jalur yang resmi dan jalur yang kredibel, dan itu sangat penting," tambahnya.
Jika nantinya KPK membentuk komite kode etik maka Hasto diminta membawa bukti tuduhannya. Selain itu, Hamdan berpendapat Abraham Samad bisa melaporkan persoalan yang menimpanya kepada pihak yang berwajib.
"Ya itu terserah Pak Abraham, kita serahkan ke Pak Abraham. Kalau misalkan perlu itu memang tidak benar, dilaporkan, itu juga penting untuk menjaga martabat pribadinya," terangnya.
(fiq/mpr)
