"Semua itu harus dibuka. Masyarakat ingin mengetahui yang mana yang benarnya. Jadi harus lebih sportif untuk mana yang sebenarnya," ujar JK di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Ketika ditanya apakah perlu dibentuk komite etik di KPK, JK menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Sebab, KPK memiliki sistem sendiri sehingga hanya KPK yang tahu kebutuhannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK mengatakan jika memang ada indikasi penyalahgunaan wewenang, maka pimpinan KPK harus melalui proses di komite etik. Terlebih jika terindikasi ada kepentingan politik.
"Kalau memang mempergunakan kewenangan untuk kepentingan politik pasti salah. Tidak boleh, tetapi saya tidak jelas aturan KPK macam mana," tutur pria asal Makassar ini.
JK juga menilai bahwa apa yang dibeberkan oleh Hasto tidak elok jika ternyata hal itu terkait kepentingan politik. "Kalau untuk mempergunakan KPK untuk kepentingan itu pasti tidak elok, tidak pantas. Saya tidak tahu persoalan yang benarnya. Biarkan nanti mereka buka sendiri," tutupnya.
(fiq/mpr)










































