Sutiyoso Siap Relokasi TPST Bojong

Sutiyoso Siap Relokasi TPST Bojong

- detikNews
Jumat, 28 Jan 2005 19:15 WIB
Jakarta - Pansus DPR RI yang membahas kasus TPST Bojong merekomendasikan pemerintah untuk memindahkan lokasi TPST. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan siap melaksanakan rekomendasi tersebut."Yang dipermasalahkan dalam kasus ini adalah tata ruang, karena sesuai Perda No.27/1998, Bojong merupakan tempat pemukiman dan pariwisata, jadi bukan untuk TPST. Daripada konflik terus di sana, lebih baik cari tempat lain," kata Wakil Ketua Pansus TPST Bojong Sonny Keraf dalam rapat Pansus dengan Pemda DKI dan Bogor di Gedung DPR/MPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (28/1/2005).Hal senada juga dikemukakan oleh anggota Pansus dari F-Bintang Pelopor Demokrasi, Rapiuddin Hamarung. "Tata ruang Bojong harus diperjelas, sebagai kawasan apa," ujarnya.Menjawab permasalahan tersebut, Bupati Bogor Agus Utara Effendi mengatakan, Perda No.27/1998 tidak menyebut Bojong hanya sebagai daerah pariwisata dan pemukiman. "Dalam Perda tersebut dinyatakan, lahan Bojong peruntukannya adalah untuk pemukiman, pariwisata, pertanian lahan kering dan basah. Jadi memang ada daerah yang bukan untuk pemukiman," jelasnya.Namun penjelasan tersebut tidak memuaskan anggota Pansus. "Jawabannya sudah berbelit-belit, menutup-nutupi. Harusnya pemerintah mematuhi Undang-Undang, bukan malah seperti ini," tukas Sonny Keraf.Sementara itu, Sutiyoso mengatakan, pemerintah daerah hanya ingin memperlakukan sampah dengan teknologi tinggi agar dapat menghasilkan profit. "Mari kita cari tempat yang tepat, apapun keputusan DPR, DKI akan melakukan penyesuaian dan tidak akan mempersoalkannya," kata Sutiyoso.Sebelum menutup rapat, Ketua Pansus Sayuti Ashatri menyatakan, DPR menangkap semangat Pemda untuk mengatasi persoalan sampah. "Mari kita gunakan teknologi tinggi tapi tanpa mengorbankan tempat dan masyarakat," ujarnya.Usai rapat, kepada wartawan Sutiyoso menegaskan, Pemda DKI siap melaksanakan apapun keputusan dan rekomendasi DPR. "Namun bila harus pindah, pemerintah harus bertanggung jawab pada perusahaan yang akan melaksanakan proyek ini, yaitu Wiraguna Sejahtera," katanya. (ast/)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads