Ada lima puluhan lebih juru warta hadir dalam konferensi pers yang digelar Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Rumah Cemara, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.
Ruang konferensi pers di rumah bekas markas Tim Pemenangan Jokowi-JK itu pun penuh sesak oleh wartawan. Maklum materi yang akan disampaikan oleh Hasto adalah isu yang kini hangat diperbincangkan yakni soal penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka.
Hasto menduga ada kaitan antara penetapan tersebut dengan gagalnya Abraham Samad yang juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo (Jokowi).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun kemudian PDIP lebih memilih memasangkan Jokowi dengan Jusuf Kalla. Setelah cawapres ditetapkan, Hasto mengaku diutus Jokowi untuk menemui Abraham Samad.
"Maaf sebelumnya, saya sampaikan saat itu Abraham mengatakan, saya tahu karena saya sudah melakukan penyadapan. Yang menyebabkan kegagalan saya bapak Budi Gunawan," kata Hasto saat menggelar konferensi pers di Rumah Cemara, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).
Demi meyakinkan para wartawan, Hasto menggelar 'olah tempat kejadian perkara'. Para juru warta diangkut dengan dua bus berkelas ekslusif ke salah satu lokasi pertemuan di The Capital Residence, kawasan SCBD, Jakarta Selatan.
Dia kemudian menunjukan dan memperagakan saat-saat bertemu dengan Abraham Samad. Namun wartawan tak puas dengan keterangan yang dibeberkan oleh Hasto. "Pertemuan tanggal berapa, tanggal?," tanya wartawan.
Mendapat pertanyaan tersebut Hasto menjawab singkat. "Nanti akan kami serahkan ke komite etik KPK," kata Hasto.
Dia juga tak menunjukkan rekaman Closed-circuit television (CCTV) yang digunakan sebagai penguat bukti adanya pertemuan tersebut.
"Di sini ada CCTV, ketika bertemu kami tidak ada CCTV," elak Hasto.
Tantangan juga datang dari pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Dia meminta Hasto tak sekadar bicara tanpa bukti. Apalagi Hasto mendesak Abraham Samad dibawa ke komite etik KPK.
"Kalau memang PDIP mau bongkar hingga terang, ungkap buktinya. Bongkar hingga terang semua. Nggak perlu pakai drama dan kode-kode sehingga masih remang-remang, tegaskan saja jangan jadi pangeran bertopeng," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio.
(erd/try)