Hikayat Kapolri Kembar di Jalan Trunojoyo

Jakarta - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait persoalan yang kini membelit Kepolisian Negara RI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpaksa menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Pasalnya pada saat hampir bersamaan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi.

SBY teringat kemelut yang menimpa Polri pada 14 tahun silam. Tepatnya Juni tahun 2001 saat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden.

"Saat ini Polri kembali menghadapi kemelut menyangkut posisi kepemimpinan puncak di organisasi ini. Empat belas tahun yang lalu, terjadi pula kemelut dengan apa yang disebut sebagai 'Kapolri kembar'. Kini krisis semacam itu terjadi lagi, meskipun tidak sama persis," tulis SBY dalam tulisan panjang berjudul 'Polri Kita' yang dikutip detikcom dari akun Facebook-nya, Rabu (21/1/2015).

Saat itu Presiden Gus Dur dan Dewan Perwakilan Rakyat saling berbeda pendapat soal pengangkatan Kapolri. Presiden Gus Dur secara tiba-tiba ingin memberhentikan Jenderal Surojo Bimantoro dari jabatannya sebagai Kapolri.

Sebagai gantinya Presiden Gus Dur mengajukan Wakapolri Komisaris Jenderal Chaeruddin Ismail sebagai pengganti Jenderal Bimantoro. Namun rupanya usulan Presiden Gus Dur tersebut tak disetujui DPR.

Presiden dan DPR pun kekeuh pada pendiriannya masing-masing. Pemerintahan Gus Dur mengakui bahwa Chaeruddin Ismail sebagai Kapolri. Sementara DPR tetap mempertahankan Jenderal Bimantoro.

Maka terjadilah Kapolri 'kembar' yang berkantor di Markas Besar Kepolisian RI, Jalan Trunojoyo nomor 3, Jakarta Selatan, saat itu. Namun meski diakui pemerintah sebagai Kapolri, Chaeruddin belum pernah sekalipun memegang tongkat komando dan berkantor di ruang Tri Brata 1. Tongkat komando dan ruang kerja Kapolri tetap ditempati Jenderal Surojo Bimantoro.

SBY berharap hikayat Kapolri kembar tak akan terjadi lagi. Menurut dia saat ini rakyat perlu memberikan dukungan yang penuh, baik kepada Presiden maupun pimpinan Polri untuk mengatasi permasalahan Kapolri ini.

"Kita berharap situasi yang sangat mengganggu keutuhan dan kekompakan Polri ini segera bisa diatasi, sehingga Polri segera bisa berfungsi secara normal dan tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik," harap SBY.

Hasil sigi LSI pimpinan Denny JA menyimpulkan bahwa masyarakat saat ini bingung dengan penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan dan penunjukkan Komjen Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas serta wewenang Kapolri.

"Mayoritas publik khawatir ada matahari kembar Kapolri jika terlalu lama tak ada kapolri definitif," kata peneliti LSI Ardian Sopa di gedung LSI, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015) kemarin.




(erd/nrl)