Menkum HAM: Jokowi Ingin Sikap Keras Perang Terhadap Narkoba

Jakarta - Eksekusi mati terhadap warga negara asing terpidana kasus narkoba di Indonesia ‎mendapat protes dari Belanda dan Brasil. Namun Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan Presiden Joko Widodo memang meminta kebijakan yang keras untuk para terpidana kasus narkoba.

"Untuk menunjukkan keseriusan, Presiden mengatakan‎ kita harus ada policy yang keras," kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Belanda dan Brasil menarik duta besarnya begitu warga negaranya ikut dieksekusi mati. Namun dengan kebijakan yang keras, status darurat narkoba diharapkan bisa diatasi.

"‎Mengapa darurat narkoba tidak terjadi di Singapura dan Malaysia? Karena mereka tegas dengan hukuman itu, tegas sekali," kata Yasonna. ‎

Dengan segala hormat, Yasonna meminta semua pihak termasuk luar negeri bisa memahami situasi di Indonesia. Namun memang sudah menjadi hak suatu negara untuk melindungi warga negaranya agar terbebas dari hukuman mati. Indonesia-pun juga bakal melakukan langkah serupa bila ada warga negaranya yang terancam hukuman mati.

"Tapi kalau (akhirnya keputusan suatu negara) tetap dihukum mati, ya sudah," kata Yasonna.

‎Efek merusak dari kejahatan narkoba dinilai luar biasa. Yasonna mencontohkan 40 orang meninggal setiap hari gara-gara narkoba, ada pula ibu-ibu hamil di Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi pecandu narkoba.
‎
"Ini bukan menyangkut kita menghukum warga negara Brasil, warga negara Belanda, atau apapun, tapi ini bagaimana kita melindungi negara yang sudah darurat narkoba untuk memberikan efek jera," kata Yasonna.

(dnu/fdn)