PD: Hak Prerogatif Presiden Jokowi Tak Boleh Diintervensi Partai

Jakarta - Desakan PDIP agar Presiden Joko Widodo tetap melantik Komjen Budi Gunawan meski sudah ditetapkan tersangka menimbulkan kesan upaya intervensi terhadap hak prerogatif presiden yang bisa jadi berlebihan. Ketua ‎Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut hak prerogatif tidak bisa diintervensi.

"Bagi kami (Demokrat) hak prerogatif Presiden tidak boleh diintervensi," kata Syarief Hasan saat dihubungi detikcom, ‎Rabu (21/1/2015).

Syarief selain sebagai petinggi Demokrat, juga menteri pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengetahui betul proses pengambilan keputusan presiden kaitannya dengan partai berkuasa.

Syarief tak menampik partai koalisi terlebih partai pengusung presiden banyak memberi masukan kepada presiden, tapi hanya sebatas masukan. Saat presiden akan memutuskan, sepenuhnya ada di tangan presiden.

Sekedar mengingatkan, SBY kala menjadi Presiden RI beliau juga menjabat sebagai ketua umum, ketua majelis tinggi dan ketua dewan pembina Partai Demokrat.

"Setiap persoalan mungkin ada masukan. Tapi pada saatnya beliau (presiden) putuskan, semuanya ada di tangan Presiden," ujarnya.

Sementara terkait dengan keputusan Presiden Jokowi yang menunda pelantikan Komjen Budi gunawan karena berstatus tersangka, Syarief pun mengingatkan sepenuhnya hak prerogatif presiden untuk menentukan.

"Dan meski menjadi hak prerogatif presiden, ada prosedur yang harus dilalui‎," tegas anggota DPR RI itu.

(iqb/van)