Warga Desa Banyak Keluhkan Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur

Jakarta - Warga‎ pedesaan banyak yang mengeluh soal pembangunan infrastruktur di wilayah mereka pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi‎. Rata-rata mereka mengeluh karena pembangunan di desa yang belum merata.

‎Hal ini terungkap sejak Call Center Desa 1500040 diluncurkan pada 8 Januari lalu. Hampir 60 persen rata-rata aduan terutama soal pembangunan infrastruktur.

Sisanya 20 persen informasi dugaan korupsi yang terjadi di desa. Lainnya soal kesehatan, pendidikan dan janji sarana kawasan transmigrasi yang belum dipenuhi.

"Inilah pentingnya call center. Sebagai kementerian baru, aspirasi rakyat desa tidak boleh diabaikan," kata Menteri Marwan Jafar dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Menurut Marwan, ada tim khusus yang bertugas memilah seluruh aduan atau keluhan yang masuk. Namun dia mewanti-wanti agar dia pun bisa mengetahui seluruh informasi tersebut.

"Jangan ada yang ditutupi," lanjutnya.

Salah satu contoh aduan yang masuk datang dari seseorang bernama Ayu Nurhamzah asal Desa Boyongsari, Dusun Ciseupan, Kecamatan Bantar Gadung, Sukabumi, Jawa Barat. Dia mengeluh soal kondisi keadaan desa yang pembangunannya sangat tertinggal dibandingkan desa tetangganya.

"Saya meminta agar aparatur daerah setempat untuk segera bersikap dan menyelesaikan aduan semacam ini. Saya tidak inginkan hal ini diremehkan dan harus ada perbaikan mental aparatur," tegasnya.

Aduan lainnya melalui pesan pendek seluler, yaitu aduan dari masyarakat Bangko Kiri yang merasa kecewa dengan kinerja pemerintahan desa dan Kecamatan Bangko Pusako. Di sana, perkebunan rakyat masih kurang sarana jalan dan diperparah dengan curah hujan yang tinggi.


(mok/fdn)