Rhoma Irama Cs Bertugas Menjamin Royalti Pencipta Musik dan Lagu

- detikNews
Selasa, 20 Jan 2015 18:06 WIB
Jakarta - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk menjamin royalti lagu atau musik. Rhoma Irama menjadi komisioner di dalam lembaga tersebut. Diharapkan LMKN menjamin royalti pencipta lagu dan musik.

"Dengan terbentuknya LMKN ini, para komisioner wajib segera menyusun anggaran dasar, kode etik LMKN di bidang lagu dan musik, dan menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait agar mendapatkan kepastian hukum," kata Menkum HAM Yasonna Laoly di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2015).

LMKN ini terdiri dari dua yakni LMKN Pencipta, tempat Rhoma menjadi komisioner bersama James Freddy Sundah, Adi Adrian, Imam Haryanto dan Slamet Adriyadie. Lalu LMKN Hak Terkait yang dikomisioneri oleh Sam Bimbo, Ebiet G Ade, Djanuar Ishak, Miranda Risang Ayu dan Handi Santoso.

"LMKN memiliki tugas utama untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Dengan dilaksanakannya fungsi dimaksud, diharapkan tercapai beberapa hal," kata Yasonna.

Pencapaian yang diharapkan dari LMKN, dan dimaksud oleh Yasonna, adalah sebagai berikut:

1. Pencipta dan pemilik hak terkait mendapatkan hak-haknya sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada mereka dan sekaligus meningkatkan kreatifitas untuk menciptakan dan memproduksi lagu atau musik.

2. Keberadaan LMKN akan menjadi instrumen penting sebagai institusi pendukung ekonomi kreatif sebagai salah satu unggulan ekonomi nasional.

3. Terbentuknya LMKN merupakan bukti kesungguhan pemerintah terhadap nasib para pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan musik yang selama ini belum memperoleh haknya secara layak.

4. Agar para pengguna mematuhi kewajibannya membayar royalti untuk lagu dan musik yang digunakan dalam usahanya. Para pengguna meliputi broadcasting, karaoke, perhotelan, restauran dan tempat lainnya yang menggunakan musik untuk kepentingan komersial.

5. LMKN juga merupakan induk dari seluruh LMK di bidang lagu dan musik yang ada di Indonesia. Atas rekomendasi LMKN, Menkum HAM melalui Ditjen HAKI mengeluarkan izin operasional untuk seluruh LMK.

6. Di samping komisioner, pemerintah membentuk Tim Pengawas dan Evaluasi LMKN yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi kinerja LMKN, yang terdiri atas Menkum HAM (sebagai pengarah), Dirjen HAKI (ex officio), Eddy Damian, Erry Riyana Hardja Pamekas, Hein Enteng Tanamal, Addie MS, Heru Nugroho, Abdee 'Slank' Negara Nurdin dan Meliana (Melly Goeslaw).

"Dengan ditariknya royalti dari pengguna secara profesional, akuntabel dan transparan sehingga seluruh manusia kreatif Indonesia dapat terus berkarya dan menjadi yang terbaik," tutup Yasonna.

(vid/mok)