Tolak Revisi UU Pilkada, PD Ingatkan Pemilihan Tetap Langsung

Jakarta - Setelah menyetujui Perppu Pilkada menjadi Undang-undang, 9 fraksi di DPR akan segera merevisi UU baru itu karena banyak kekurangan di dalamnya. Fraksi Partai Demokrat (PD) mewanti-wanti agar revisi tak dilakukan terhadap hal yang bersifat substansi.

"Kami yang pasti prinsipnya kita jangan sampai kedaulatan rakyat direduksi, itu yang paling penting," kata Benny di gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

‎Terkait kesepakatan 9 fraksi merevisi UU Pilkada untuk mengubah beberapa materi, terutama terkait persiapan 204 pilkada yang digelar serentak‎, Benny menyerahkan pada hak masing-masing fraksi di DPR.

"Yang penting bagi kami secara politik Perppu sudah diterima oleh dewan, dan kita sangat berterima kasih pada semua fraksi yang telah menerima substansi-substansi yang tercantum. Walau tidak semua gagasan Demokrat dicantumkan dalam Perppu," ujar pimpinan komisi hukum DPR itu.

Benny tak mengetahui sejauh mana revisi UU Pilkada kali ini, namun dia mengingatkan bahwa proses revisi UU Pilkada berbeda dengan revisi UU MD3 yang saat itu dianggap sebagai keadaan terpaksa, sehingga bisa direvisi dalam waktu beberapa jam.

‎"Revisi UU Pilkada ini harus ditempuh lewat mekanisme pengajuan rancangan undang-undang. Tidak bisa jalan pintas begitu," kata Benny.

(iqb/trq)