PD Ikut Kata SBY, Tampik Perseteruan dengan Mega Soal Kapolri

Jakarta - ‎Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengamini pandangan Susilo Bambang Yudhoyono soal pergantian Kapolri tak terkait dengan seteru Megawati dengan SBY. Syarief mengatakan penunjukan Kapolri adalah hak prerogatif presiden.

"Terlalu jauh berpikiran itu (Mega-SBY). Pokoknya pengangkatan menteri, Kapolri, Panglima TNI, KSAD, KSAU, KSAL itu hak prerogatif presiden," kata ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan saat dihubungi detikcom, Selasa (20/1/2015).

Syarief yang juga mantan menteri koperasi dan UKM itu mengatakan tidak ada istilah 'orang-orang presiden' dalam mengangkat pejabat negara seperti Kapolri. Karena meskipun hak prerogatif Presiden ada prosedur yang harus dilalui presiden.

"Penunjukan menteri atau pejabat tidak ada istilah orang-orang dia, yang ada hak prerogatif presiden," tegasnya.

"Dan meski menjadi hak prerogatif presiden, ada prosedur yang harus dilalui. Jadi istilah orang-orang dia, itu mungkin isu yang dibuat orang-orang lain," imbuh anggota DPR RI itu.

Sebelumnya, Presiden RI ke-6 SBY menampik adanya perseteruannya dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di tengah sengkarut posisi Kapolri. SBY menepis kabar miring yang selama ini bak bara dalam sekam tersebut.

"Ada pula pengamat yang mengatakan kemelut di tubuh Polri ini tidak terlepas dari perseteruan antara Ibu Megawati dengan SBY. Jenderal Polisi Sutarman dipersepsikan sebagai orangnya SBY, dan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai orangnya Ibu Megawati," kata SBY lewat Facebook, Senin (19/1/2015) kemarin.

(iqb/van)