PDIP: Mau Apalagi? Budi Gunawan Sebentar Lagi Kapolri

Jakarta - Tengah malam Jumat telah berlalu, para Ketua Umum partai politik pendukung Presiden Joko Widodo yang telah berkumpul di rumah Ketua Umum PDIP telah setuju untuk mendukung tersangka kasus rekening gendut, Komjen Pol Budi Gunawan, menjadi Kapolri yang baru.

"Kan (prosesnya) sudah di DPR‎, mau apa lagi? Secara politik sudah berjalan sesuai Undang-undang. Ya sebentar lagi kita ada Kapolri baru," kata Sekjen (Plt) PDIP Hasto Kristiyanto di rumah Megawati, Jumat (16/1/2014) dini hari pukul 01.00 WIB.

Hasto ikut dalam pertemuan dengan Megawati dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Sebelumnya, pada siang hari, Megawati juga dikunjungi Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum Partai Hanura Wiranto.

Hasto menegaskan, Presiden Joko Widodo telah mengusulkan nama calon Kapolri sesuai pertimbangan Kompolnas‎ dan meneruskan prosesnya ke DPR. Kemudian DPR lewat rapat paripurna menyetujui pilihan Jokowi.

"Tentunya Presiden telah menindaklanjuti putusan DPR itu," kata Hasto.

Meski demikian, para Ketum pendukung Jokowi yang juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu juga tetap menghormati proses hukum terhadap Budi di KPK. Hanya saja, Hasto mengemukakan pertanyaan.

"‎Kenapa yang muncul satu orang tapi si pemberi (gratifikasi) tidak, lalu tidak sempat pemanggilan saksi, lalu Pak Budi belum ada pemeriksaan (kemudian jadi tersangka)?" ujar Hasto.

Menurut Hasto, seluruh partai pendukung Jokowi kompak mendukung Budi. Hasto malah menengarai adanya pihak yang mencoba 'memancing di air keruh'‎ membentur-benturkan internal Polri yang selama ini solid. Hasto tak menyebut siapa pihak yang bertindak demikian.

"‎Seluruh partai kan kompak, tapi mungkin ada pihak yang tidak menjadi bagian dari calon menteri. Tapi kami tidak melihat proses ini,‎" ujarnya.
‎
Hasto tak sepakat bila melajunya tersangka kasus transaksi mencurigakan ke kursi Kapolri itu dipandang sebagai preseden buruk penegakan hukum di Indonesia. Justru menurutnya, penegakan hukum itu harus sesuai etika.
‎
"Tak bisa seseorang seolah-olah politik kejar tayang, niatan awalnya untuk penegakan hukum, ini telah bermain politik dan menyebabkan suatu institusi tidak kohesif lagi," kata Hasto.‎

(dnu/jor)