Islah Golkar Terbentur Perebutan Kursi Ketua Umum

Jakarta - Perundingan islah Golkar mentok di masalah penyatuan kepengurusan. Masalah utamanya adalah soal kursi ketua umum.

"Kalau rekonsiliasi visi sudah sama, tinggal rekonsiliasi struktural. Siapa ketua, siapa wantim. Tampaknya menurut Pak JK (Jusuf Kalla), ini lebih susah daripada yang satunya itu. Tapi kita berharap bisa rekonsiliasi," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Siwono Yudi Husodo di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).

Dalam beberapa kali pertemuan antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, baru dihasilkan kesepakatan soal visi. Sebagai contoh, Golkar sepakat menyetujui pelaksanaan Pilkada langsung.

"Pilpres langsung menurut versi Jakarta, versi Bali pilpres bisa tidak langsung. Setelah melalui perundingan sepakat pilpres langsung," terangnya.

Selain itu terkait Koalisi Merah Putih (KMP), versi Jakarta mengatakan keluar dari KMP dan versi Bali tetap ingin berada di KMP. Dalam perbincangan keduanya belum disepakati titik temu. Namun menurut Siswono, KMP dibuat untuk mendukung Prabowo-Hatta dalam pilpres sehingga seharusnya koalisi tersebut sudah berakhir.

"Rakyat sudah menentukan pilihannya maka tugas kita semua warga negara. Semua kekuatan politik berdasarkan kompetensi dan kewenangan melakukan pembangunan. Tidak perlu berlama-lama," terangnya.

"Yang jadi urusan (utama) seperti yang disampaikan Pak JK siapa yang menjadi ketua umum," kata JK.

(fiq/trq)