Ahok Ingin PT TransJ Ada di Bawah PSO

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengurangi jumlah penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk PT Transportasi Jakarta dalam RAPBD 2015 menjadi Rp 500 miliar saja.

"Kita kurangi. Lebih baik PSO (Public Service Obligation)," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).

"(Dengan pengurangan itu dialihkan ke PSO) Hampir Rp 1 triliun. Saya lebih baik pakai operator, bayar pakai rupiah per kilometer daripada punya sendiri sebetulnya," sambungnya.

Ahok menyebut pentingnya memiliki pelayanan transportasi secara terpadu agar tidak tertipu. Jika terus mengaku rugi, lebih baik dijual saja semua asetnya ke Pemprov DKI Jakarta.

"Kita operasiin sekian berapa, supaya jangan ditipu dari mereka juga. Dia ngaku rugi melulu, kita ternyata enggak rugi kan," kata suami Veronica Tan ini.

"Kalau kamu ngaku rugi melulu, kamu berhenti saja, kami sita dan kami ambil alih. Kita juga sudah pengalaman, kita juga sudah masukin banyak dari angkutan laut. Ini kan nyontek-nyontek kereta api. Kita banyak masukin aparat," lanjutnya.

Ahok juga menargetkan tahun ini akan menambahkan 1.000 armada bus lengkap bersama operator-operatornya. Dia ingin bergerak cepat, termasuk juga bangun 3 koridor sehingga, total ada 15 koridor Trans Jakarta.

"Tapi kan produsen juga terbatas kan karoseri kita. Makanya saya minta, secepatnya saja siapapun yang punya kita ambil saja. Yang penting bagus," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

"Koridor kan lagi bangun 3 supaya lengkap 15. Rutenya yang nambah biar lengkap yang (koridor di jalan) layang, jadi 15," tambahnya.

Oleh karena itu, Ahok tak pernah bosan-bosannya mengimbau pengguna moda transJ untuk beralih ke sistem pembayaran e-ticketing. Hal ini dinilainya akan memudahkan pendataan bagi pihak transJ.

"Nah tahunya gimana? Anda bantu saya. Kamu mesti naiknya tap dengan ini, baru saya bisa ngerti kamu ini siapa, naiknya jam berapa dan turunnya jam berapa. Jadi bukan saya maksa Anda mesti beli kartu elektronik Rp 40ribu," jelas Ahok.

"Sebenarnya kenapa saya mesti paksa Anda untuk beli 40 ribu untuk awal? Tiketnya Rp 20 ribu, jadi kartu itu seolah-olah Rp 20 ribu. Kalau Anda saya kasih gratis, Anda buang-buang terus. Jadi mau nggak mau saya disiplinkan Anda, supaya Anda merasa ada Rp 20 ribu nih kalau mau dibuang (sayang)," pungkasnya.

(aws/aan)