Pramugari itu berdemo bersama puluhan rekan mereka lainnya yang tergabung dalam Forum Pegawai Merpati (FPM) PT Merpati Nusantara Airlines Persero.
"Kami ingin mendapat perhatian dari media. Makanya kami berharap media membantu kami. Kenapa perhatian cuma ke AirAsia saja," ujar Sekjen FPM Ery Wardhana di kantor Basarnas di Jl Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah seorang pramugari Merpati, Ryntri, menyatakan selama tidak beroperasi dia dan teman-temannya menunggu di rumah.
"Ada yang mendaftar ke Batik Air, Sriwijaya Air dan Lion Air. Begitu pun pilot," kata Ryntri.
Ery meminta Kementerian BUMN memberikan kesempatan kepada pegawai Merpati untuk beraudiensi.
"Kenapa Airasia diperhatikan tetapi masalah Merpati tidak? Sudah berulang kali surat kami sampaikan ke Menteri BUMN tapi tidak mendapat respons. Berulang kali juga kami mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk beraudiensi tapi tetap saja tidak diberi kesempatan malah dibiarkan begitu saja," ucap Ery.
Ery menjelaskan, PT Merpati Nusantara Airlines berhenti beroperasi sejak Desember 2013. Sekitar 1.100 pegawai tidak punya status jelas dan gaji belum dibayar.
"Kalau dibiarkan menggantung nasib kami bisa menjadi pelangggaran HAM," tutur Ery.
Dia meminta kejelasan pemerintah apakah Merpati ditutup atau tidak. Bila ditutup, maka hak pegawai berupa pesangon dan iuran pensiun sebesar Rp 1,45 triliun harus dibayar lunas.
Selain menggelar aksi, pegawai Merpati ini memasang spanduk putih berlatar gambar logo pesawat Merpati. Isi spanduk bertuliskan 'Pegawai Merpati menggugat Kabinet Kerja Jokowi'. Mereka juga membawa replika pesawat Merpati.
Penghentian operasi Merpati dipicu kesulitan keuangan dan beban utang yang menumpuk. Utang Merpati ditambah akumulasi bunga telah tembus Rp 8 triliun, sedangkan total aset hanya sebesar Rp 1,5 triliun. Namun aset tersebut semuanya sudah diagunkan alias digadai kepada kreditor jadi praktis Merpati tidak punya aset untuk ditawarkan.
Program restrukturisasi Merpati diklaim sebagai penyelamatan BUMN tersulit di era Jokowi. Program tersebut kini dipegang oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). PPA menerima penugasan Menteri BUMN untuk menyehatkan Merpati. Setidaknya ada 6 BUMN yang ditugaskan kepada PPA untuk disehatkan, salah satunya adalah Merpati.
(nik/nrl)