Kasus Serangan di Prancis Dibahas Khusus Jokowi dan Kabinetnya

Jakarta - Pemerintah menganggap serius sejumlah serangan bersenjata yang terjadi beberapa kali di Prancis. Bahkan kejadian itu dibahas secara khusus dalam rapat terbatas di Kantor Presiden.

"Tentu saja kita harus mengantisipasi perkembangan terbaru, bahkan di Paris pun terjadi kejadian yang sangat tidak diinginkan dan bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut," kata Mensesneg Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Polri dan BIN akan memiliki peran penting dalam kasus ini. Mereka akan lebih memperketat pengawasan-pengawasan terhadap sejumlah orang yang masuk daftar merah dua lembaga ini.

Bahkan pemerintah tengah mewacanakan jika orang yang dicurigai itu berangkat ke daerah konflik, paspor mereka akan segera dicabut. Alhasil mereka jadi tidak bisa kembali ke Indonesia.

"Tapi itu belum keputusan," ujar Menko Polhukam Tedjo Edhy dalam kesempatan terpisah.

Selain itu, rapat ini juga membahas masalah kemaritiman. Pemerintah kini akan fokus menyelesaikan batas-batas laut dengan negara tetangga. Penyelesaian batas ini akan mendapat dukungan juga dari BPPT dan LIPI dan berbagai kementerian.

"Sehingga nanti kalau Menlu berdiskusi dengan negara tetangga tentang batas laut antar negara, data kita lengkap. Kalau orang punya rumah kan mau ada sertifikat tanahnya, nah kita belum selesai, mau diselesaikan," jelas Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam kesempatan terpisah.

(mok/mpr)